KOTA CIREBON, (FC).- Persoalan dugaan gangguan kesehatan yang dialami 25 murid SDN Kalitanjung 1, Kota Cirebon, Jawa Barat, setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (9/11), ternyata menyisakan persoalan yang lebih luas.

Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Umar Stanis Klau mencurigai adanya pihak lain di balik operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga turut mengatur jalannya penyediaan makanan untuk para siswa.

Ia menilai evaluasi terhadap program MBG tidak cukup hanya membahas kepatuhan penyedia makanan terhadap standar operasional prosedur (SOP).

Menurut Umar, perlu ada penelusuran mengenai siapa sebenarnya yang mengatur pengadaan bahan makanan, termasuk pihak yang menentukan kualitas hingga pemasok bahan pangan untuk dapur MBG.

Bahkan, ia menyinggung dugaan adanya pihak di belakang SPPG yang selama ini belum tersentuh dalam proses evaluasi.

“Jadi kita nih berdiskusi mengevaluasi dengan Kepala SPPG, padahal aktor di balik itu, ya menurut keterangan dari Kepala SPPG ini, yang mengatur adalah yayasan,” ujar Umar, Selasa (10/11).

Pernyataan tersebut muncul setelah adanya kejadian puluhan murid SDN Kalitanjung I mengalami mual dan pusing usai menyantap menu MBG berupa chicken tepung.

Lauk ayam yang dibagikan kepada siswa itu sebelumnya diinformasikan oleh pihak penyedia terindikasi memiliki bau tidak sedap.

Namun, bagi Umar, persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah makanan yang diduga tidak layak konsumsi.

Ia justru mempertanyakan sistem pengelolaan di balik penyelenggaraan program MBG, terutama mengenai pihak yang memiliki kendali dalam pengadaan bahan makanan.

Umar mengatakan, evaluasi seharusnya tidak hanya menyasar kepala SPPG yang secara administratif bertanggung jawab terhadap operasional dapur.

Menurutnya, perlu diketahui apakah pengadaan bahan makanan benar-benar dilakukan oleh pihak SPPG atau justru terdapat pihak lain yang mengatur proses tersebut.

“Ada aktor namanya SPPG atau SPAG, kemudian ada di belakang itu yayasan. Nah, yang perlu mereka jujur ini, ini yang menyuplai bahan makanan itu siapa? SPPG yang bertanda tangan atau tentunya, ya, yayasan yang mendikte?” ucapnya.

Ia menilai pertanyaan mengenai pihak yang mengatur pengadaan bahan makanan harus menjadi bagian penting dalam evaluasi.

Sebab, apabila akar persoalannya tidak diungkap, pembahasan evaluasi dikhawatirkan hanya berhenti pada persoalan administratif.

Saat ditanya apakah terdapat dugaan permainan di tingkat yayasan, Umar mengaku memiliki kecurigaan mengenai adanya pihak lain yang berada di balik operasional SPPG.

“Ya, kita duga begitu, curiga-curiga. Artinya ini ada the man behind. Ada yang di belakang mereka ini,” jelas dia.

Umar menduga, kepala SPPG yang terlihat menjalankan operasional belum tentu menjadi satu-satunya pihak yang menentukan kebijakan pengadaan bahan makanan.

“Mereka ini hanya di atas kertas, tanda tangan administratif. Ada yang mengatur mereka, mengelola mereka,” katanya.

Meski demikian, dugaan mengenai adanya pihak lain yang mengatur operasional SPPG tersebut masih memerlukan penelusuran dan pembuktian lebih lanjut.

Umar menilai persoalan MBG tidak bisa diselesaikan hanya dengan memeriksa apakah penyedia makanan telah menjalankan SOP atau belum.

Menurutnya, sistem penyelenggaraan program juga perlu dievaluasi, termasuk mekanisme pengadaan bahan pangan hingga pengawasan kualitas makanan sebelum dibagikan kepada para siswa.

“Makanya saya bilang ini bukan persoalan taat atau tidak terhadap SOP. Ini metodenya aja salah. SOP-nya aja salah, keliru,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan bagaimana bahan makanan yang digunakan dalam program MBG dipastikan memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

Sebab, makanan tersebut nantinya dikonsumsi oleh anak-anak sekolah yang menjadi penerima manfaat program.

“Bahan makanan itu apakah benar dibelanjakannya itu dalam kondisi yang memang higienis, berstandar, bersertifikat atau tidak, itu jujur,” ucap Umar.

Karena itu, ia berharap evaluasi dapat menyentuh seluruh proses penyelenggaraan MBG, bukan hanya pihak yang bertugas menandatangani dokumen administrasi.

Umar juga mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, program yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, jangan sampai justru menimbulkan persoalan kesehatan.

“Urusan yang seharusnya baik, ya, bukan malah menjadi bencana. Ya, jadi kita berharap ini semua pihak, ya. Artinya pemerintah pusat, pemerintah daerah, ini harus perhatikan ini. Jangan sampai lagi-lagi, lagi-lagi terulang kejadian yang sama,” jelas dia.

Ia berharap kejadian di SDN Kalitanjung I menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan MBG.

Terlebih, pengawasan terhadap kualitas bahan makanan dan pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan dinilai perlu mendapatkan perhatian.

Dengan begitu, persoalan serupa tidak kembali terulang dan keamanan makanan yang diterima para siswa dapat lebih terjamin. (Agus)