KAB. CIREBON, (FC).- Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cirebon 2025 mengungkap persoalan serius di sektor pertanian. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menyoroti lemahnya tata kelola aset hingga minimnya inovasi program di tubuh Dinas Pertanian.
Sorotan paling tajam tertuju pada aset lahan pertanian milik pemerintah daerah seluas sekitar 217 hektare yang hingga kini belum terdata jelas seluruh lokasinya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setyawan, menilai kondisi tersebut mencerminkan buruknya pengelolaan aset daerah. Padahal, lahan itu berpotensi besar menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bila dikelola secara optimal.
“Totalnya sekitar 217 hektare, tapi baru sebagian yang diketahui. Lokasi pastinya belum jelas. Ini akan kami telusuri lebih lanjut,” ujarnya, belum lama ini.
Menurut Aan, ketidakjelasan data aset bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi berpotensi menyebabkan hilangnya pendapatan daerah. DPRD memperkirakan, jika dikelola serius melalui skema pemanfaatan atau sewa, aset tersebut dapat menyumbang hingga Rp2 miliar pada 2026.
Selain persoalan aset lahan, Komisi II juga menyoroti kondisi Rumah Potong Hewan (RPH) Batembat yang dinilai belum tertangani maksimal.
Tahun ini, pemerintah daerah hanya mengalokasikan sekitar Rp1 miliar untuk rehabilitasi, jauh dari kebutuhan ideal yang diperkirakan mencapai Rp9 miliar sesuai dokumen perencanaan teknis.
“Kondisinya belum ideal. Anggaran yang ada sekarang baru sebatas rehab kecil karena keterbatasan keuangan daerah,” kata Aan.
Secara umum, DPRD menilai kinerja Dinas Pertanian masih didominasi program rutin tanpa terobosan berarti. Meski produksi pertanian dinilai cukup baik, pengembangan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dianggap belum maksimal.
Komisi II juga menyoroti belum optimalnya pemaparan jajaran dinas dalam rapat evaluasi. Sejumlah pejabat baru dinilai belum memahami secara utuh detail program yang dijalankan.
“Kalau ditanya puas atau tidak, kami belum puas. Akan kami lanjutkan dengan rapat berikutnya,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Durakhman, menyatakan secara umum program pertanian 2025 telah berjalan sesuai rencana, meski diakui masih ada beberapa target yang belum tercapai optimal, khususnya di sektor hortikultura dan perkebunan.
“Secara fisik kegiatan tetap berjalan. Hanya memang ada beberapa capaian yang belum maksimal,” ujarnya.
Ke depan, Dinas Pertanian berjanji melakukan pembenahan perencanaan program agar lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu mengoptimalkan sektor pertanian sebagai sumber PAD daerah. (Suhanan)
Discussion about this post