KOTA CIREBON, (FC).- Kawasan Wisata Bahari Kejawanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan, Kota Cirebon, resmi menjadi Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (Zona KHAS). Peresmian berlangsung dalam Kejawanan Expo Perikanan Tangkap (KEPO PIT) 2026, rangkaian peringatan Hari Ikan Nasional yang jatuh setiap 21 November.

Peresmian ini merupakan hasil sinergi Bank Indonesia Cirebon, Pemerintah Kota Cirebon, PPN Kejawanan, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Jawa Barat, serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Sejak 2025, para pihak mendampingi pelaku usaha kuliner nelayan di kawasan ini agar memenuhi standar halal, aman, dan sehat.

Hari Ikan Nasional, yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2014, mengajak masyarakat gemar mengonsumsi ikan. Zona KHAS melengkapi semangat tersebut dengan memastikan olahan ikan hasil tangkapan nelayan Kejawanan tersaji secara halal, aman, dan sehat.

Berdasarkan data PPN Kejawanan dan KNEKS, 32 dari 37 tenant kuliner di kawasan ini telah bersertifikat halal, sedangkan 5 tenant lainnya dalam proses. Aspek aman dan sehat diperkuat melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kota Cirebon.

Dinas Kesehatan Kota Cirebon telah menerbitkan Sertifikat Laik Sehat bagi seluruh tenant, sebagai bukti pemenuhan standar higiene dan sanitasi pangan.

Atas capaian tersebut, KNEKS merekomendasikan kawasan ini sebagai Zona KHAS pada September 2026.

Bank Indonesia Cirebon turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan kawasan melalui penguatan ekosistem usaha, peningkatan kapasitas dan kualitas UMKM, serta perluasan digitalisasi pembayaran melalui optimalisasi penggunaan QRIS.

Upaya ini dilakukan secara sinergis dengan para pemangku kepentingan untuk mendorong aktivitas ekonomi kawasan yang semakin produktif dan berdaya saing.

Sejalan dengan terbentuknya Zona KHAS dan ekosistem pariwisata ramah muslim, Wisata Bahari Kejawanan masuk nominasi 3 Besar Muslim Friendly Tourism 2026 Jawa Barat pada program Smiling West Java, kategori destinasi wisata alam.

Peluang kuliner halal dan wisata ramah muslim terus berkembang. Menurut laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/2026, belanja makanan halal dunia mencapai USD 1,5 triliun pada 2024 dan diproyeksikan menjadi USD 2,1 triliun pada 2029. Indonesia merupakan pasar makanan halal terbesar dunia, dengan nilai sekitar USD 165 miliar.

Namun, laporan yang sama menempatkan ekosistem ekonomi syariah Indonesia pada peringkat keempat dunia, dan peringkat ketiga untuk sektor makanan halal. Artinya, ruang untuk memperkuat Indonesia sebagai produsen masih terbuka lebar.

Laporan SGIE juga mencatat wisata ramah muslim sebagai sektor dengan pertumbuhan tercepat, dari USD 249 miliar menjadi USD 424 miliar pada 2029.

Dalam Global Muslim Travel Index 2026, Indonesia menempati peringkat kedua dunia, dan Jawa Barat menjadi provinsi terbaik dalam Indonesia Muslim Travel Index.

Zona KHAS juga relevan dengan ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sejak Oktober 2026, produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal. Dengan capaian ini, pelaku usaha di Kejawanan telah selangkah lebih siap.

Bank Indonesia Cirebon mendorong pelaku usaha di kawasan ini melangkah dari bersertifikat menjadi berdaya saing, melalui tiga hal: Nilai tambah, melalui inovasi olahan hasil laut, kemasan, dan cita rasa khas Kejawanan. Akses pasar, dengan menjadikan KEPO PIT, yang ditargetkan penyelenggara menghadirkan sekitar 10.000 pengunjung, sebagai sarana promosi dan kemitraan. Digitalisasi dan pembiayaan.

Sejak 1 Oktober 2026, Bank Indonesia membebaskan biaya transaksi QRIS (MDR 0%) hingga Rp100 ribu bagi seluruh merchant, dan hingga Rp500 ribu bagi usaha mikro. Rekam jejak transaksi digital dapat menjadi dasar UMKM mengakses pembiayaan syariah.

Upaya tersebut perlu ditopang literasi. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 oleh OJK, BPS, dan LPS mencatat indeks literasi keuangan syariah sekitar 43% dan inklusinya sekitar 13%. Karena itu, kegiatan hari ini juga diisi edukasi ekonomi syariah dan keamanan bertransaksi digital bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Sejalan dengan Blueprint Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030, Bank Indonesia akan terus memperkuat rantai nilai halal, pembiayaan syariah, serta literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah.

Keberlanjutan Zona KHAS memerlukan sinergi Pemerintah Kota Cirebon, PPN Kejawanan, KNEKS dan KDEKS, perguruan tinggi dan akademisi, lembaga keuangan syariah, serta pelaku usaha.

Bank Indonesia Cirebon berharap Kawasan Wisata Bahari Kejawanan menjadi model ekonomi pesisir yang halal, aman, sehat, dan menyejahterakan masyarakat. (Agus/Adv)