Diguyur Rp758 Juta, Dewan Soroti Tambahan Dana Disbudpar Tersedot Gaji
KAB. CIREBON, (FC).- Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon menuai kritik dari kalangan legislatif. Pasalnya, tambahan anggaran yang diharapkan mampu mendongkrak pariwisata daerah itu, justru lebih banyak tersedot untuk belanja pegawai.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Muchyidin, mengungkapkan bahwa dari total tambahan anggaran APBD-P sebesar Rp758,57 juta, sebanyak Rp408,57 juta di antaranya malah dialokasikan untuk pembayaran gaji pegawai di lingkungan Kesekretariatan Disbudpar.
Kondisi tersebut membuat Komisi IV mempertanyakan postur anggaran yang dinilai timpang. Akibatnya, porsi untuk program prioritas pemajuan kebudayaan dan promosi pariwisata menjadi sangat minim.
“Kalau untuk gaji, di Sekretariat Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tercantum Rp408,57 juta. Artinya, tambahan anggaran yang benar-benar masuk untuk program nyata kebudayaan dan pariwisata itu sangat sedikit,” tegas Muchyidin seusai rapat kerja bersama Disbudpar di Gedung DPRD, Sumber, belum lama ini.
Di tengah himpitan anggaran program tersebut, DPRD mendesak Disbudpar agar tidak cuma menjalankan rutinitas. Dinas dituntut lebih kreatif mengemas ajang kebudayaan agar memiliki daya jual. Salah satunya optimalisasi agenda Cai Diraga pada Oktober 2026 agar dikemas berskala nasional dengan menggandeng UMKM, sehingga berpeluang mendapat kucuran dana sharing dari Pemprov Jawa Barat.
Kritik tajam juga dilontarkan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Nurholis. Ia menilai Disbudpar lamban dan belum memiliki arah yang jelas dalam memetakan ikon pariwisata unggulan daerah. Padahal, potensi kesenian tradisional seperti Tari Topeng dan Sintren sudah mulai menggeliat kembali dan sering merambah panggung nasional secara mandiri oleh para senimannya.
“Dinas ini harus berani tampil menetapkan destinasi mana yang jadi kebanggaan. Budaya lama apa yang mau diangkat lagi. Selama belum bisa memunculkan ikon pembeda itu, saya nyatakan belum ada keberhasilan signifikan yang dicapai oleh dinas ini,” pungkas Nurholis. (Suhanan)


Tinggalkan Balasan