KESAMBI, (FC).- Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Cirebon mulai mendorong transformasi digital dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI. Salah satu langkah yang disiapkan adalah memperluas penggunaan transaksi non-tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam proses penggalangan dana masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Iing Daiman mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong pengelolaan donasi yang lebih transparan dan akuntabel. Pembahasan mengenai transformasi tersebut telah dilakukan bersama jajaran PMI dan panitia peringatan HUT ke-81 PMI.
“Jadi kemarin kami berdiskusi dengan jajaran PMI, termasuk panitia ulang tahun PMI. Kami mencoba melakukan transformasi, salah satunya melalui transaksi non-tunai,” ujar Iing, Kamis (17/9).
Menurutnya, digitalisasi transaksi tersebut juga sejalan dengan program Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Cirebon yang selama ini terus mendorong peningkatan penggunaan transaksi non-tunai di berbagai sektor.
Iing menyebutkan, Pemerintah Kota Cirebon bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya terus menggalakkan transaksi digital. Semangat tersebut kemudian turut diterapkan dalam penggalangan dana PMI.
“Nanti di Bulan Dana PMI, penggalangan dana akan lebih banyak diarahkan menggunakan transaksi non-tunai melalui QRIS,” katanya.
Penggunaan QRIS rencananya akan diluncurkan secara resmi bersamaan dengan peluncuran Bulan Dana PMI pada 29 September 2026. Dengan sistem tersebut, masyarakat yang ingin memberikan donasi dapat menyalurkan bantuannya melalui kanal pembayaran digital yang telah disiapkan.
Iing menjelaskan, penggunaan transaksi non-tunai tidak hanya bertujuan mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana yang dihimpun.
“Kenapa ini harus dilakukan? Pertama untuk transparansi, yang kedua juga untuk akuntabilitas,” jelasnya.
Ia menambahkan, digitalisasi transaksi diharapkan membuat alur penerimaan dana dapat tercatat dengan lebih jelas sehingga masyarakat yang memberikan donasi memiliki keyakinan bahwa dana yang disalurkan dikelola secara tertib.
“Jadi kami dari pengurus PMI juga ingin masyarakat yang berdonasi itu bisa semakin percaya. Bukan berarti selama ini tidak percaya, tetapi kami melihat akan jauh lebih efektif kalau dilakukan dengan transaksi non-tunai,” tuturnya.
Iing memastikan, penerapan sistem tersebut telah dikomunikasikan dengan sejumlah pihak. Selain berdiskusi dengan pimpinan BI dan OJK, Pemkot Cirebon juga telah melakukan pembahasan dengan Bank Jabar serta stakeholder terkait lainnya untuk mendukung pelaksanaan digitalisasi Bulan Dana PMI.
“Peluncuran Bulan Dana PMI pada 29 September mendatang juga akan dirangkaikan dengan sejumlah agenda lainnya. Selain launching Bulan Dana dan penggunaan QRIS untuk donasi, kegiatan nanti akan diisi dengan pelantikan Palang Merah Remaja (PMR) serta penyerahan bantuan secara simbolis dari PMI Pusat,” pungkasnya. (Agus)