INDRAMAYU, (FC).- Eskalasi penolakan terhadap proyek Program Strategis Nasional (PSN) yang berdampak pada lahan tambak di Indramayu kian memanas, masyarakat pun akan melakukan aksi besar besaran dengan mendatangi Kantor Bupati Indramayu.
Penolakan terhadap proyek Program Strategis Nasional (PSN) yang berdampak pada lahan tambak di Kabupaten Indramayu terus bergulir.
Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (Kompi) bahkan mengancam akan menggelar aksi besar-besaran setelah upaya audiensi dengan Bupati Indramayu mengalami kebuntuan.
Koordinator Umum Kompi, Hatta, mengungkapkan pihaknya akan mengelar aksi unjuk rasa lanjutan setelah upaya audiensi dengan Bupati Indramayu mengalami kebuntuan.
Dikatakan Hatta, Rencana audensi dengan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dijadwalkan pada Senin malam, tapi rencana itu batal dilaksanakan karena ketidakhadiran unsur pimpinan DPRD dan para ketua fraksi yang sebelumnya diharapkan hadir sebagai penengah.
“Kami ingin pertemuan itu dihadiri Ketua DPRD beserta pimpinan dan seluruh ketua fraksi agar ada kejelasan. Namun hingga pukul 10 malam tidak ada kepastian, sehingga kami memutuskan untuk batal bertemu Bupati,” ujar Hatta, Kamis (9/4).
Hatta menegaskan, pihaknya kini tengah mempersiapkan aksi lanjutan yang diperkirakan akan melibatkan sedikitnya 10.000 massa di depan Pendopo Indramayu. Aksi tersebut sebagai bentuk perjuangan mempertahankan hak garap petani tambak dan garam yang terancam hilang akibat proyek PSN.
” Kami ini penggarap resmi di lahan Perhutani, bukan liar. Kami punya buku garapan dan menjalankan kewajiban. Jika hak kami dirampas tanpa kompensasi yang jelas, kami akan lawan,” tegasnya.
Ia juga membandingkan skema ganti rugi yang diterapkan pada proyek-proyek BUMN lain yang dinilai lebih berpihak kepada masyarakat.
Sementara itu, Pendiri Kompi, Nono Sudarsono, menekankan bahwa pihaknya tidak berniat bersikap arogan, melainkan menginginkan dialog yang terbuka dan solutif dengan pemerintah daerah.
”Kami ini seperti anak yang mengadu kepada orang tua. Mohonlah Bupati menerima keluhan kami. Proyek ini diprediksi memproduksi ikan dalam skala sangat besar, mencapai ratusan ribu ton per tahun, yang tentu akan berdampak pada seluruh pembudidaya ikan di Pulau Jawa,” ungkap Nono.
Meski mengaku kecewa dengan komunikasi birokrasi yang dinilai lemah, Kompi tetap membuka ruang dialog. Mereka berharap ada solusi bersama yang tidak merugikan masyarakat pesisir.
“Harapan kami ada solusi bersama. Jangan sampai Bupati merasa tertekan oleh jabatan atau pemerintah pusat, tapi terimalah kami untuk berdialog secara penuh demi Indramayu yang damai dan solutif,” tambahnya.
Selain itu, Kompi juga menyatakan telah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO) di Jakarta untuk melakukan pendampingan hukum dan langkah diplomasi, jika aspirasi mereka di tingkat daerah tak kunjung menemui titik terang. (Agus Sugianto)
Discussion about this post