Administrasi Keuangan Bermasalah, Desa Hulubanteng Catat Anggaran Terdampak Rp1,3 Miliar
KAB.CIREBON, (FC).- Persoalan administrasi dan pengelolaan keuangan Desa Hulubanteng, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama pemerintah kecamatan.
Dari catatan sementara, berbagai persoalan anggaran yang belum terselesaikan di desa tersebut diperkirakan mencapai Rp1,3 miliar.
Kondisi itu mendorong DPMD Kabupaten Cirebon bersama Camat Pabuaran turun langsung memberikan pembinaan kepada Pemerintah Desa Hulubanteng di balai desa setempat, Kamis (19/11).
Pembinaan difokuskan pada pembenahan administrasi, penataan perangkat desa, serta penyelesaian persyaratan pencairan dan pertanggungjawaban anggaran.
Camat Pabuaran, Eka Yunilistianingsih, mengatakan pembinaan dilakukan agar berbagai kendala administrasi dan pengelolaan keuangan desa segera dituntaskan.
Dengan demikian, roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih tertib.
“Kami bersama DPMD melakukan pembinaan agar berbagai persoalan administrasi dan pengelolaan keuangan desa dapat segera diselesaikan. Harapannya, ke depan pemerintahan desa bisa berjalan lebih tertib dan sesuai ketentuan,” ujar Eka.
Ia menjelaskan, sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan Pemdes Hulubanteng di antaranya kelengkapan administrasi perangkat desa, penyelesaian tahapan APBDes, serta persyaratan pencairan anggaran tahap berikutnya.
Salah satu kendala berkaitan dengan perangkat desa yang sudah tidak aktif, tetapi administrasi pemberhentian dan penerbitan Nomor Registrasi Perangkat Desa (NRPD) belum dituntaskan.
Padahal, pembaruan data tersebut berpengaruh terhadap kelengkapan persyaratan administrasi pencairan anggaran.
“Persyaratan administrasi harus segera diselesaikan. Termasuk pembaruan data perangkat desa yang sudah tidak aktif, karena hal tersebut berpengaruh terhadap proses pencairan anggaran,” jelasnya.
Persoalan lain menyangkut data kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang belum diperbarui.
Kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan tagihan dari kepesertaan yang sudah tidak aktif dan berdampak terhadap pembayaran penghasilan tetap (siltap) perangkat desa lainnya.
“Data kepesertaan BPJS juga harus segera diperbarui. Jangan sampai tagihan dari kepesertaan yang sudah tidak aktif justru menjadi beban dan mengganggu pembayaran hak perangkat desa lainnya,” tegas Eka.
Dari sisi kelembagaan, pemerintahan Desa Hulubanteng juga dinilai perlu segera ditata. Saat ini, Rumli yang sebelumnya menjabat Kasi Pemerintahan sekaligus menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kuwu. Kondisi tersebut menyebabkan adanya perangkapan tugas.
Selain itu, dari kebutuhan 10 perangkat desa, masih terdapat kekurangan tiga orang. Sejumlah jabatan, termasuk Sekretaris Desa dan Kasi Pelayanan, juga belum terisi secara optimal sehingga sebagian tugas harus dirangkap.
Eka meminta pemerintah desa segera menata kembali susunan perangkat, termasuk memperbarui spesimen tanda tangan sesuai kondisi kelembagaan terkini. Langkah tersebut dinilai penting agar pembagian tugas dan pelayanan pemerintahan tidak terganggu.
“Penataan perangkat desa harus segera dilakukan agar pembagian tugas dan fungsi masing-masing jabatan dapat berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Dalam pengelolaan anggaran, Eka juga menyoroti masih adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Dana Desa tahap II pada tahun anggaran 2022, 2024, dan 2025. Jika diakumulasikan dengan berbagai persoalan anggaran lainnya, nilai anggaran yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar Rp1,3 miliar.
Bahkan, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Banprov tahun 2024 dan 2025 dilaporkan tidak dapat dimanfaatkan karena persyaratan administrasi dan pelaksanaan anggarannya tidak terselesaikan sesuai ketentuan.
“Anggaran yang terdampak ini nilainya cukup besar. Karena itu, kami berharap pemerintah desa segera melakukan langkah-langkah penyelesaian agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut,” ujarnya.
Eka mengingatkan, pelaksanaan APBDes harus terus dimonitor dan dievaluasi. Seluruh kegiatan beserta laporan pertanggungjawabannya diminta diselesaikan sesuai ketentuan, dengan memperhatikan batas waktu hingga 15 Desember.
“Kami tidak ingin persoalan yang sama kembali terjadi, sehingga anggaran yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan justru menjadi Silpa. Seluruh kegiatan dan laporan pertanggungjawaban harus diselesaikan tepat waktu,” tegasnya.
Melalui pembinaan tersebut, DPMD dan Pemerintah Kecamatan Pabuaran berharap Pemdes Hulubanteng segera melakukan pembenahan menyeluruh, baik dalam administrasi, kelembagaan maupun tata kelola keuangan.
“Kami berharap setelah pembinaan ini ada tindak lanjut yang nyata. Seluruh kekurangan administrasi harus dibenahi agar roda pemerintahan desa kembali berjalan dengan baik,” pungkas Eka. (Nawawi)



Tinggalkan Balasan