Data Nelayan Terintegrasi, Akses BBM Subsidi Dipermudah
KAB.CIREBON, (FC).- Pemerintah mulai mengintegrasikan data nelayan melalui sistem XSTAR-KUSUKA untuk membenahi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Sistem ini diharapkan mempermudah nelayan memperoleh rekomendasi pembelian BBM sekaligus memastikan subsidi diterima oleh pihak yang berhak.
Integrasi tersebut diresmikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, di Muara Sungai Selopenganten, Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jumat (20/11).
Hanif mengatakan, kemudahan memperoleh BBM masih menjadi salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan nelayan di berbagai daerah.
Karena itu, pembenahan data dan integrasi sistem dinilai penting untuk memperbaiki pelayanan sekaligus mendukung aktivitas melaut.
“Persoalan utama yang selalu disampaikan nelayan di berbagai daerah adalah kemudahan memperoleh BBM. Karena itu, integrasi data ini menjadi langkah fundamental untuk memperbaiki pelayanan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sekitar 98,9 persen armada kapal perikanan di Indonesia berukuran di bawah 30 Gross Tonnage (GT). Kelompok kapal tersebut berkontribusi sekitar 80 persen terhadap produksi perikanan tangkap nasional.
Meski memiliki peran besar, nelayan masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari tingginya biaya operasional, ketersediaan BBM, hingga rendahnya nilai tukar hasil tangkapan.
Hanif menyebutkan, kuota BBM bersubsidi untuk nelayan pada 2026 mencapai 2,24 juta kiloliter. Sementara realisasi penyaluran pada 2025 tercatat sekitar 764 ribu kiloliter atau 30 persen dari kuota.
“Pendataan harus segera diperbaiki agar kebutuhan BBM nelayan dapat diketahui secara pasti dan realisasi penyalurannya meningkat,” tegasnya.
Melalui integrasi data KUSUKA, perizinan kapal, dan sistem XSTAR milik BPH Migas, nelayan dapat mengajukan rekomendasi pembelian BBM menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Surat rekomendasi diterbitkan secara digital dalam bentuk kode QR, sedangkan transaksi pembelian tercatat melalui aplikasi MyPertamina.
Selain pembenahan sistem pendataan, pemerintah juga mendorong pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN), pemanfaatan SPBU terdekat, serta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat produktivitas dan meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.
Namun, Hanif mengingatkan agar digitalisasi pelayanan tidak menjadi hambatan baru bagi nelayan, terutama mereka yang belum terbiasa menggunakan aplikasi.
“Ukuran keberhasilannya adalah apakah nelayan benar-benar mudah mengurus surat rekomendasi dan memperoleh BBM bersubsidi. Semua pihak harus memastikan layanan ini berjalan baik dan dirasakan langsung oleh nelayan,” jelasnya.
Bupati Cirebon, H. Imron, menyambut positif penerapan integrasi data tersebut. Ia menilai dukungan pemerintah pusat melalui subsidi BBM sangat membantu nelayan dalam menekan biaya operasional saat melaut.
Menurut Imron, Kabupaten Cirebon memiliki sekitar 15 ribu nelayan yang telah mengantongi kartu nelayan.
Khusus di Desa Citemu dan Desa Bandengan, Kecamatan Mundu, tercatat sekitar 662 nelayan dengan jumlah kepemilikan 330 kapal.
Ia menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala agar penyaluran subsidi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nelayan di lapangan.
“Data nelayan harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Kami berharap subsidi BBM ini dapat mengurangi beban operasional, sehingga pendapatan dan kesejahteraan nelayan semakin meningkat,” pungkasnya.
Melalui integrasi tersebut, pemerintah berharap persoalan pendataan dan akses BBM bersubsidi dapat ditangani lebih efektif. Kemudahan layanan bagi nelayan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan penerapan sistem baru ini. (Nawawi)



Tinggalkan Balasan