KUNINGAN, (FC).- Audiensi lintas komisi DPRD Kabupaten Kuningan terkait persoalan Mata Air Cipaniis gagal terlaksana setelah peserta menunggu selama satu jam tanpa kepastian dimulainya rapat.

Kecewa dengan kondisi tersebut, Aliansi Masyarakat Kuningan (ALAMKU) akhirnya memilih membubarkan diri, Senin (16/11).

Audiensi yang dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB di Gedung DPRD Kuningan itu merupakan tindak lanjut permohonan ALAMKU untuk meminta penjelasan sejumlah instansi terkait persoalan Mata Air Cipaniis. Namun, hingga pukul 14.00 WIB, rapat dengar pendapat tersebut belum juga dimulai.

Inisiator ALAMKU, Imam Royani, menyayangkan tidak terlaksananya agenda tersebut. Ia menilai audiensi seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terbaru dan penjelasan menyeluruh dari pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan Mata Air Cipaniis.

Kekecewaan Imam juga tertuju pada tidak dilibatkannya Pemerintah Kota Cirebon, termasuk PDAM, dalam agenda tersebut.

Padahal, menurutnya, pihak Kota Cirebon memiliki keterkaitan penting dengan persoalan mata air yang menjadi perhatian ALAMKU.

“Saya juga sudah mempertanyakan kepada Ketua DPRD melalui WhatsApp, kenapa pihak Kota Cirebon tidak diundang dalam audiensi ini. Tapi pesan saya hanya dibaca, tidak ada respons atau jawaban,” ungkap Imam.

Berdasarkan surat undangan DPRD Kabupaten Kuningan tertanggal 13 November 2026, sejumlah instansi yang diundang antara lain Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PUTR, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Camat Pasawahan, serta Kepala Desa Paniis.

Menurut Imam, tanpa kehadiran pihak Kota Cirebon, termasuk PDAM, informasi yang diperoleh melalui audiensi dikhawatirkan tidak utuh. ALAMKU ingin mendapatkan perkembangan terbaru dari seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan Mata Air Cipaniis.

Atas kondisi tersebut, ALAMKU memutuskan mengalihkan perhatian pada pengawalan laporan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

“Audiensi ini sebetulnya sarana kami memperoleh informasi up to date secara komprehensif, tapi ya percuma juga kalau pihak Kota Cirebon termasuk PDAM-nya tidak hadir. Jadi kita lebih memilih fokus untuk mengawal pelaporan di Kejati saja,” tegasnya.

ALAMKU berharap laporan yang telah disampaikan ke Kejati Jabar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka juga meminta persoalan Mata Air Cipaniis ditangani secara transparan dengan melibatkan seluruh pihak terkait agar persoalan tersebut memperoleh kejelasan. (Angga)