Realisasi PKB 81 Persen, Kuningan Libatkan 468 Petugas RW
KUNINGAN, (FC).- Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Kuningan baru mencapai 81 persen dari ketetapan Rp52 miliar.
Pemerintah Kabupaten Kuningan mengakui penerimaan tersebut masih berpotensi ditingkatkan karena pendataan kendaraan bermotor belum sepenuhnya akurat dan menjangkau seluruh wilayah.
Untuk menggali potensi tersebut, Pemkab Kuningan mulai melibatkan 468 petugas tingkat Rukun Warga (RW) dalam program pendataan dan pemutakhiran data kendaraan bermotor.
Langkah ini diharapkan dapat mengidentifikasi kendaraan yang belum melakukan daftar ulang maupun kendaraan berpelat nomor luar daerah yang telah lama beroperasi di Kuningan.
Bupati Kuningan, H. Dian Rachmat Yanuar, mengatakan, belum optimalnya pendataan dipengaruhi keterbatasan sumber daya manusia serta belum akuratnya data kendaraan yang menjadi objek pajak.
“Memang dari data yang ada, dengan pajak yang masuk itu belum sebanding. Datanya memang belum akurat, pendataannya belum maksimal karena keterbatasan SDM yang kita punya,” kata Dian seusai membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendataan dan Pemutakhiran Data Potensi PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2026 di Kantor Samsat Kabupaten Kuningan, Senin (16/11).
Dian menyebutkan, dari ketetapan PKB sebesar Rp52 miliar, realisasinya baru mencapai 81 persen. Sementara BBNKB dengan ketetapan Rp25 miliar telah terealisasi sebesar 85 persen.
Menurutnya, keterlibatan petugas RW menjadi strategi untuk memperluas jangkauan pendataan. Mereka dinilai lebih memahami kondisi geografis dan karakteristik masyarakat di lingkungan masing-masing.
Meski demikian, petugas RW tidak diberi kewenangan melakukan penagihan pajak. Tugas mereka sebatas mendata dan memastikan keberadaan kendaraan yang selama ini belum tercatat secara optimal.
“Jadi sifatnya hanya mendata. Kita akan mendapatkan kepastian data terkait kendaraan-kendaraan yang selama ini tidak melaksanakan daftar ulang. Untuk tindak lanjutnya nanti rekan-rekan dari Bapenda Provinsi,” tegasnya.
Dari perkiraan sekitar 400 ribu kendaraan bermotor yang beroperasi di Kabupaten Kuningan, pendataan tahap awal menargetkan 21.430 unit. Kegiatan tersebut menyasar 16 kecamatan, 21 desa, dan delapan kelurahan yang tersebar di 234 RW.
Dian berharap, pendataan tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tetapi dapat dilakukan secara berkelanjutan. Selain memperbaiki basis data, pemerintah juga akan meningkatkan edukasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat agar kesadaran membayar pajak semakin tumbuh.
Upaya tersebut juga dapat diperkuat melalui operasi gabungan bersama kepolisian untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Dian menegaskan, optimalisasi PKB dan BBNKB memiliki kaitan langsung dengan kemampuan daerah membiayai pembangunan.
Melalui skema opsen, Kabupaten Kuningan memperoleh bagian sebesar 40 persen dari penerimaan PKB, sedangkan 60 persen menjadi bagian pemerintah provinsi.
Penerimaan tersebut menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur jalan, irigasi, jalan usaha tani hingga fasilitas pendidikan.
“PKB ini kita kembalikan ke infrastruktur. Tidak hanya jalan, ada irigasi, jalan usaha tani, dan sekolah. Insyaallah tahun 2027 kita bisa mencapai lebih dari 7 persen,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala P3DW Kabupaten Kuningan, Hj. Renny Dewi Pratami, menjelaskan, program pendataan merupakan hasil sinergi Pemkab Kuningan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui pola pembagian peran dan pembiayaan atau role sharing dan cost sharing.
Dalam pelaksanaannya, Pemkab Kuningan memberikan dukungan pembiayaan melalui DPA Bappenda pada APBD 2026. Sementara Pemprov Jawa Barat mendukung melalui kebijakan, penyediaan data awal, serta sistem digital menggunakan aplikasi Srikandi Jawara.
Melalui pemutakhiran data tersebut, pemerintah berharap kendaraan yang selama ini belum teridentifikasi dapat masuk dalam basis data potensi pajak. Langkah ini sekaligus diharapkan memperkuat penerimaan daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan di Kabupaten Kuningan. (Angga)



Tinggalkan Balasan