KAB.CIREBON, (FC).- Pemerintah Kabupaten Cirebon mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar tidak menggunakan jam kerja untuk melakukan siaran langsung atau live streaming di media sosial demi kepentingan pribadi.

Jika terbukti mengabaikan tugas kedinasan, aktivitas tersebut dapat berdampak pada penilaian kinerja pegawai.

Peringatan itu disampaikan menyusul maraknya aktivitas ASN melakukan siaran langsung di berbagai platform media sosial, termasuk TikTok, saat jam kerja.

Pemkab Cirebon menegaskan, penggunaan media sosial harus tetap memperhatikan batas antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab sebagai abdi negara.

Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan (PKAP) BKPSDM Kabupaten Cirebon, Meilan Sarry Rumbino Rumakito, mengatakan pemerintah tidak melarang ASN memiliki pekerjaan sampingan (side hustle) maupun berprofesi sebagai konten kreator.

Menurutnya, aktivitas tersebut tetap dapat dilakukan selama tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan kewajiban kedinasan.

“Kami tidak melarang setiap ASN untuk punya side hustle, punya penghasilan lain, apalagi menjadi seorang konten kreator. Itu hal yang positif,” ujar Meilan, Senin (16/11).

Namun, ia menegaskan ASN harus memahami batasan penggunaan waktu kerja. Di lingkungan Pemkab Cirebon, jam kerja berlangsung mulai pukul 07.30 hingga 16.30 WIB. Selama waktu tersebut, pegawai wajib memprioritaskan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Meilan menjelaskan, aktivitas siaran langsung oleh ASN tidak serta-merta menjadi persoalan. Media sosial justru dapat dimanfaatkan untuk mendukung pekerjaan, seperti memberikan edukasi mengenai standar operasional prosedur (SOP) pelayanan publik, menjelaskan tahapan pengurusan administrasi, hingga menyosialisasikan program dan capaian pemerintah daerah.

“Apabila ada kaitannya dengan pekerjaan, mengimbau masyarakat, atau mempromosikan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan menyampaikan tugas serta fungsinya sebagai seorang ASN, itu tidak jadi masalah selama tugas-tugas tersebut tidak mengganggu jalannya pekerjaan,” tegasnya.

Sebaliknya, siaran langsung yang hanya bertujuan mencari hiburan, membangun popularitas pribadi, atau memperoleh keuntungan finansial tanpa kaitan dengan tugas kedinasan seharusnya dilakukan di luar jam kerja.

“Persoalan utamanya bukan terletak pada profesi sebagai konten kreator, melainkan pada penggunaan waktu kerja dan tanggung jawab ASN terhadap pekerjaannya,” katanya.

Terkait pengawasan, Meilan menyebut aktivitas ASN di media sosial semakin mudah dipantau seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya literasi digital masyarakat.

Sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), terutama yang menangani pelayanan dasar, bahkan telah memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Meski demikian, BKPSDM mengingatkan ASN yang menggunakan jam kerja untuk kepentingan pribadi hingga mengabaikan tugas kedinasan dapat terkena konsekuensi dalam penilaian kinerja.

“Sanksinya mungkin dia bisa ditarik ke tidak berkinerja. Jadi, dia memanfaatkan jam kerja bukan untuk melaksanakan tugasnya, melainkan untuk kepentingan pribadi yang seharusnya dilakukan di luar jam kerja,” pungkasnya.

Pemkab Cirebon pada prinsipnya tetap membuka ruang bagi ASN untuk berkreasi dan memanfaatkan media sosial. Namun, aktivitas tersebut harus berjalan seiring dengan kedisiplinan, profesionalitas, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Ghofar)