KAB. CIREBON, (FC).- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai lokasi percontohan perluasan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi pekerja outsourcing.

Langkah ini dilakukan untuk menjangkau pekerja lapangan yang selama ini berpotensi tidak terlayani pemeriksaan kesehatan rutin karena mobilitas pekerjaan yang tinggi.

Pelaksanaan program tersebut merupakan kolaborasi Kemenkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dan anak perusahaan Pertamina.

Pemeriksaan tahap awal digelar di Puskesmas Dukupuntang dengan menyasar pekerja yang tengah mengerjakan proyek penggalian jaringan pipa, Jumat (13/11).

Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, mengatakan selama ini program CKG lebih banyak menyasar masyarakat berdasarkan wilayah domisili.

Sementara pekerja outsourcing yang berpindah-pindah lokasi kerja kerap kesulitan mengakses layanan pemeriksaan di daerah asalnya.

“Selama ini CKG menyasar masyarakat setempat. Hari ini kami membuat satu langkah terobosan baru. Ada pekerja outsourcing yang bekerja sehingga mereka tidak mungkin melakukan CKG di kampungnya,” ujarnya.

Benjamin menyebutkan, perusahaan mitra memiliki sekitar 1.040 pekerja yang menjadi sasaran pemeriksaan. Namun, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan jadwal kerja.

Pada tahap awal, sebanyak 30 pekerja menjalani pemeriksaan di Puskesmas Dukupuntang. Selanjutnya, pelayanan akan dilakukan secara bergiliran melalui sejumlah titik yang telah dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Menurut Benjamin, model tersebut akan dikembangkan sebagai percontohan untuk memperluas jangkauan CKG secara nasional, terutama bagi pekerja lepas dan pekerja lapangan yang sulit dijangkau melalui pelayanan berbasis domisili.

“Ini role model yang akan kita buat di seluruh Indonesia. Semua pekerja, khususnya orang yang pekerja lepas yang tidak terpantau. Kalau bekerja di perusahaan dan di kantor mungkin lebih mudah, tetapi ini mereka bekerja di lokasi penggalian yang berpindah-pindah,” jelasnya.

Pemeriksaan meliputi rontgen, tes darah, anamnesis atau wawancara riwayat kesehatan, serta pemeriksaan oleh dokter.

Benjamin menegaskan, pendekatan jemput bola diperlukan agar layanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja di lapangan.

“Kita harus melakukan pendekatan jemput bola. Ini penting agar tidak hanya menjangkau masyarakat yang tinggal menetap, tetapi juga yang menghabiskan waktu untuk kerja di lapangan,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan, cakupan CKG secara nasional sejak Januari hingga November 2026 telah mencapai sekitar 119 juta orang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sekitar 70 juta orang.

Sementara itu, upaya pengendalian tuberkulosis (TB) di Kabupaten Cirebon juga diperkuat melalui perbaikan kondisi tempat tinggal pasien. Hingga November 2026, sebanyak 17 rumah tidak layak huni milik warga yang terjangkit TB telah mendapat bantuan renovasi.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Hj. Eni Suhaeni, mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil kerja sama dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sebanyak 15 rumah mendapat dukungan pemerintah pusat, sedangkan dua rumah lainnya berasal dari bantuan pemerintah provinsi.

“Untuk yang rehab rumah, kita sudah bekerja sama dengan pemerintah pusat, ada 15, kemudian dua dari provinsi,” katanya.

Eni menjelaskan, bantuan diberikan kepada warga yang telah dinyatakan positif TB dan menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni.

Menurutnya, penanganan TB tidak cukup hanya melalui pengobatan medis, tetapi juga harus memperhatikan kondisi lingkungan tempat tinggal.

Aspek yang menjadi perhatian antara lain ketersediaan ventilasi udara, kebersihan rumah, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

“Karena kesehatan lingkungan juga memengaruhi, di antaranya ventilasi rumah, terus kebersihan rumah, terus juga dari PHBS sehari-hari,” ujarnya.

Selain renovasi rumah, Dinkes Kabupaten Cirebon memperluas penemuan kasus TB melalui pemeriksaan di 466 titik sasaran. Hingga November, pemeriksaan telah menjangkau 326 titik.

“Dari 466 titik, kita sudah 326 titik, jadi masih ada sisa 100 sekian,” kata Eni.

Dari pemeriksaan di 326 titik tersebut, sebanyak 32.693 orang telah menjalani pemeriksaan awal.

Sekitar 3.200 orang di antaranya masuk kategori terduga TB dan harus menjalani pemeriksaan lanjutan.

Hasilnya, sebanyak 152 orang dinyatakan positif TB dan selanjutnya mendapatkan penanganan serta pengobatan.

Eni menegaskan, pasien yang telah terkonfirmasi positif harus disiplin menjalani pengobatan sesuai ketentuan medis untuk menekan risiko penularan kepada anggota keluarga maupun masyarakat.

“Pengobatan yang rutin minum obatnya supaya tidak menular ke yang lain,” ujarnya.

Program renovasi rumah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menyiapkan bantuan perbaikan 10 ribu rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah dengan kasus TB tinggi.

Benjamin sebelumnya menyampaikan, realisasi program tersebut baru mencapai sekitar 1.000 rumah. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 9.000 rumah yang perlu diusulkan dan ditangani melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

Upaya tersebut menegaskan bahwa pengendalian TB tidak hanya bertumpu pada penemuan dan pengobatan pasien, tetapi juga membutuhkan perbaikan lingkungan hunian untuk menekan risiko penularan. (Ghofar)