KAB.CIREBON, (FC).- Tiga kawasan pesisir di Kabupaten Cirebon masuk dalam program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Ketiganya yakni Desa Ambulu, Citemu dan Mundu Pesisir yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan pembangunan fasilitas penunjang aktivitas nelayan.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Teguh Budiman, mengatakan ketiga lokasi tersebut merupakan bagian dari tujuh kawasan yang sebelumnya diusulkan Pemkab Cirebon.

“Yang terakomodir tiga, yaitu Ambulu, Citemu dan Mundu Pesisir. Sisanya bertahap,” kata Teguh, Kamis (8/10).

Menurutnya, enam kawasan lainnya masih akan diusulkan secara bertahap. Lokasi tersebut meliputi Karangreja, Suranenggala Kidul, Bungko, Bungko Lor, Mertasinga dan Waruduwur.

Pemkab Cirebon, kata Teguh, akan terus mengusulkan kawasan pesisir yang memenuhi persyaratan agar dapat memperoleh program KNMP. Sebelumnya, program serupa telah direalisasikan di Desa Gebang Mekar.

“Harapannya kalau nanti disetujui, sisanya bisa dibangun secara bertahap. Karena memang ada instruksi agar kampung nelayan dibangun di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Teguh menjelaskan, KNMP bukan sekadar program penataan permukiman nelayan. Pembangunan lebih diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi serta aktivitas melaut.

Fasilitas yang dapat dibangun antara lain tempat pendaratan dan sandar perahu, fasilitas docking atau perbaikan kapal, pabrik es, cold storage hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

“Lebih kepada sarana prasarana untuk masyarakat nelayan mencari nafkah melaut. Jadi bukan kampungnya diubah dari kumuh menjadi bersih, tetapi lebih kepada fasilitas penunjang kegiatan nelayan,” jelasnya.

Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperlancar aktivitas nelayan sekaligus memperpendek rantai distribusi hasil tangkapan.

Dengan dukungan fasilitas penyimpanan dan penanganan hasil perikanan, produksi nelayan diharapkan dapat dikelola lebih baik sebelum dipasarkan.

Untuk SPBN, lanjut Teguh, pembangunannya akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kawasan. Wilayah dengan jumlah nelayan dan aktivitas melaut yang tinggi dinilai membutuhkan akses bahan bakar yang lebih dekat.

“Kalau nelayannya banyak, tentu harus dipenuhi supaya tidak terlalu jauh untuk membeli bahan bakar subsidi,” katanya.

Ia menambahkan, fasilitas di setiap kampung nelayan tidak akan seragam. Pembangunan akan menyesuaikan kondisi lahan, jumlah nelayan dan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Semua penerima manfaat dari pusat, tetapi per kampung nelayan jelas berbeda karena lahannya tidak semuanya sama. Kalau lahannya luas, fasilitasnya bisa lebih lengkap. Kalau tidak luas, yang dibangun tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan lahan yang tersedia,” katanya.

Untuk tiga lokasi yang telah terakomodasi, pembangunan di Desa Ambulu dan Citemu disebut mulai menunjukkan progres. Sementara pembangunan di Mundu Pesisir belum terlihat secara fisik.

“Ambulu yang saya dengar sudah mulai progres pembangunannya, termasuk Citemu. Untuk Mundu Pesisir saya belum menyerap lagi kenapa belum, apakah masih ada masalah atau memang belum mulai,” ujar Teguh.

Program KNMP di Kabupaten Cirebon sebelumnya telah direalisasikan di Desa Gebang Mekar. Pembangunan yang dimulai pada 2025 tersebut kini mulai dioperasionalkan, sedangkan sejumlah lokasi lainnya masih berada dalam tahapan pembangunan.

Teguh berharap pengembangan KNMP dapat berdampak langsung terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Dukungan fasilitas yang memadai diharapkan membuat aktivitas melaut dan pengelolaan hasil tangkapan menjadi lebih efektif.

“Harapannya tentu bisa lebih maksimal dalam penangkapan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan nelayan,” katanya. (Ghofar)