Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon Memanas, Proses Pembahasan Anggaran jadi Sorotan

KAB. CIREBON, (FC).- Interupsi dari sejumlah anggota dewan yang merasa dipinggirkan dalam pembahasan anggaran daerah menjadi pematik memanasnya Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Rabu (10/7).*

Tertutupnya akses informasi bagi anggota non-Banggar (Badan Anggaran) dalam proses penyusunan APBD Perubahan diduga menjadi penyebabnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Lukman Hakim, paling tajam menyoroti sekaligus secara terbuka mempertanyakan kredibilitas proses pembahasan anggaran yang terkesan hanya menjadi urusan segelintir orang.

“Kami di luar Banggar tidak pernah tahu naik-turunnya anggaran. Untuk apa naik Rp100 miliar, untuk apa dipotong Rp20 miliar, tidak ada penjelasan resmi,” tegas Lukman.

Lukman juga menyoroti ketidaksesuaian prioritas anggaran sejumlah dinas, diantaranya pada Dinas Kesehatan melonjak hingga Rp145 miliar, dan DPKBP3A naik ke Rp22 miliar, sementara DPUTR justru mengalami pemangkasan hingga Rp21 miliar.

Padahal, kata dia, keluhan soal jalan rusak tengah menjadi isu paling krusial di tengah masyarakat.

“Rakyat tiap hari terantuk lubang. Tapi anggaran jalan dikurangi. Dimana akal sehat kita?” cetusnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Cirebon, Sofwan, melontarkan sindiran tajam yang mengarah langsung ke internal PDI Perjuangan.

“Kalau memang tidak tahu, mungkin masalahnya bukan di Banggar, tapi di komunikasi internal fraksi,” tukasnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Aan Setyawan, langsung merespons dengan menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan distribusi dokumen resmi kepada seluruh anggota.

“Minimal semua anggota punya salinan jawaban Bupati. Masa informasi strategis seperti ini hanya beredar di satu-dua tangan?” ucap Aan.

Ia juga mendesak agar pengesahan APBD Perubahan dipercepat untuk mempercepat lelang proyek, terutama perbaikan jalan. Sorotan tajam terhadap eksklusivitas Banggar dijawab langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, R. Hasan Basori.

Ia menyebut, setiap fraksi telah mengirim perwakilannya ke dalam Banggar. Maka secara teknis, tidak ada yang ditutup-tutupi.

“Banggar itu representasi fraksi. Jadi mestinya komunikasi itu bisa jalan secara internal,” katanya diplomatis. (Suhanan)

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon, sempat memanas karena dihujani interupsi terkait anggaran, Rabu (10/7). (Foto: Ist/FC)