KAB.CIREBON, (FC).- Pemerintah Desa Cangkuang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, terus memperkuat pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai salah satu upaya mencegah stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Penguatan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Kerja (Raker) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Cangkuang, Senin (5/10).

Selain mengevaluasi administrasi, raker rutin bulanan itu juga membahas perkembangan program PKK, terutama pelayanan Posyandu.

Ketua PKK Desa Cangkuang, Wiwita Abdul Kodir Zaelani, mengatakan Posyandu digelar rutin setiap bulan dengan sasaran mulai bayi, balita hingga lanjut usia (lansia).

“Posyandu rutin dilaksanakan setiap bulan. Kami terus mendorong kader agar pelayanan dan pemantauan kesehatan masyarakat dapat dilakukan secara maksimal,” ujarnya.

Menurut Wiwita, sekitar 400 balita dan 150 lansia menjadi sasaran pelayanan serta pemantauan kesehatan di Desa Cangkuang.

Selain pemeriksaan kesehatan, Posyandu menjadi sarana memantau tumbuh kembang anak, termasuk berat badan, tinggi badan dan kondisi gizi. Pemantauan rutin dinilai penting untuk mendeteksi sejak dini gangguan pertumbuhan yang berpotensi memicu stunting.

Sekretaris PKK Desa Cangkuang, Siti Anisa Wulandari, mengatakan hasil pemantauan hingga September 2026 menunjukkan kondisi kesehatan balita di wilayah tersebut relatif baik.

“Alhamdulillah, sampai September belum ditemukan balita dengan penyakit yang masuk kategori berbahaya atau berisiko tinggi. Untuk kasus gizi buruk dan stunting juga masih dalam kondisi stabil,” ungkapnya.

Ia mengatakan pemantauan akan terus dilakukan secara berkala. Peran orang tua dan masyarakat juga diperlukan agar persoalan kesehatan dan pertumbuhan anak dapat diketahui sejak dini.

“Yang paling penting adalah pemantauan dilakukan secara rutin. Kalau ada indikasi masalah pertumbuhan atau gizi, bisa segera diketahui dan ditindaklanjuti,” katanya.

Sementara itu, Kuwu Cangkuang, Abdul Kadir Zaelani, menegaskan pelayanan Posyandu menjadi salah satu program yang mendapat perhatian dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Menurutnya, Posyandu tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemeriksaan kesehatan balita, tetapi juga menjadi bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat mulai usia dini hingga lansia.

“Posyandu menjadi salah satu prioritas pemerintah desa. Pelayanannya harus mampu menjangkau masyarakat dari usia dini sampai lansia,” tegasnya.

Abdul Kadir mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan berbagai program desa. Namun, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen pemerintah desa untuk mempertahankan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Keterbatasan anggaran memang menjadi tantangan, tetapi program kesehatan tetap kami prioritaskan. Kami ingin pelayanan Posyandu terus berjalan maksimal demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Sinergi pemerintah desa, PKK, kader Posyandu, tenaga kesehatan dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat pemantauan tumbuh kembang balita serta pemenuhan gizi. Dengan demikian, upaya pencegahan stunting dapat dilakukan secara berkelanjutan. (Nawawi)