Pemkab Cirebon Gelar Rakor MBG, Makanan Basi Jadi Temuan Serius
KAB.CIREBON, (FC).- Kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cirebon menjadi sorotan setelah sebuah sekolah menolak distribusi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Penolakan dilakukan lantaran penyedia layanan tersebut berulang kali mengirimkan makanan dalam kondisi basi hingga tiga kali.
Persoalan itu terungkap dalam rapat koordinasi penguatan sinergi dan evaluasi pelaksanaan program MBG di Ruang Nyimas Gandasari, Kantor Bupati Cirebon, Rabu (18/11).
Selain kualitas makanan, rapat juga membahas lemahnya koordinasi antara Satuan Tugas (Satgas) MBG tingkat kabupaten dengan jajaran Badan Gizi Nasional (BGN).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, H. Hendra Nirmala, mengatakan persoalan komunikasi menjadi salah satu kendala yang selama ini sulit diatasi.
Selama sekitar 13 bulan menjabat sebagai sekda sekaligus Ketua Satgas MBG, ia mengaku belum melihat koordinasi dengan Koordinator Wilayah (Korwil) maupun Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) berjalan optimal.
Bahkan, sejumlah agenda pertemuan yang diinisiasi pemerintah daerah tidak mendapat respons sebagaimana diharapkan.
“Pengalaman selama menjadi sekda, yang paling sulit itu komunikasi dengan pihak BGN. Saya beberapa kali menggelar rapat, bahkan mengundang Korwil, tetapi tidak pernah datang. Karena itu, kami mencoba menggelar rakor lagi agar bisa saling mengenal dan membangun komunikasi,” ujar Hendra.
Menurutnya, lemahnya komunikasi membuat pemerintah daerah kesulitan memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program, termasuk persoalan teknis, kelemahan penyelenggaraan, hingga mekanisme penanganan masalah di lapangan.
Hendra juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kualitas makanan yang didistribusikan kepada siswa. Pemerintah daerah tidak ingin kasus keracunan makanan seperti yang terjadi di sejumlah daerah tetangga terulang di Kabupaten Cirebon.
Ia menilai, kejadian pengiriman makanan basi hingga berulang kali merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani. Terlebih, pihak sekolah telah menyampaikan teguran kepada penyedia layanan, tetapi kejadian serupa kembali terulang.
“Ini menjadi persoalan krusial. Prinsip saya, anak-anak harus tetap mendapatkan MBG. Persoalannya harus segera diselesaikan supaya anak-anak bisa kembali menerima makanan sesuai tujuan program. Jangan sampai tujuan MBG justru dikalahkan oleh proses atau prosedur administrasi,” tegasnya.
Hendra meminta pihak terkait segera mencari solusi melalui koordinasi dengan BGN dan KPPG. Dengan demikian, persoalan pada penyedia layanan tidak sampai menghentikan pemenuhan hak siswa untuk memperoleh makanan bergizi.
Selain di tingkat kabupaten, ia mengungkapkan koordinasi di tingkat kecamatan juga masih perlu diperbaiki.
Menurutnya, terdapat camat yang kesulitan menghubungi Koordinator Kecamatan (Korcam) untuk membahas pelaksanaan program MBG di wilayahnya.
“Koordinasi bukan hanya antara Satgas kabupaten dengan Korwil dan KPPG, tetapi sampai tingkat kecamatan. Korcam juga ketika diundang camat sulit dihubungi, ditelepon tidak diangkat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Subbagian Tata Usaha KPPG Cirebon, Erik Diyan Nurdiyansyah, mengakui rakor tersebut menjadi kesempatan pertama bagi pihaknya untuk bertemu dan berkoordinasi langsung dengan Satgas MBG Kabupaten Cirebon.
Pertemuan itu sekaligus menjadi momentum memperkuat kolaborasi, terutama dalam menindaklanjuti instruksi Kementerian Dalam Negeri terkait inspeksi terhadap seluruh SPPG di Kabupaten Cirebon.
Erik menyebutkan, saat ini terdapat 279 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan data KPPG, seluruh SPPG operasional tersebut telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Untuk mencegah kejadian keracunan makanan, pihaknya meminta seluruh kepala SPPG dan pihak yang terlibat memperketat penerapan standar operasional prosedur (SOP).
Pengawasan harus dilakukan sejak penerimaan bahan baku, proses pengolahan, hingga makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.
“Seluruh pihak yang terlibat, mulai dari masuknya bahan baku sampai pendistribusian MBG, harus mengoptimalkan dan memperketat SOP. Bahan baku yang digunakan juga harus berkualitas, baik, dan higienis,” katanya.
Pengawasan internal KPPG, lanjut Erik, dilakukan melalui pelaporan rutin, termasuk laporan menu makanan yang diunggah setiap hari. Kedisiplinan petugas juga diperkuat melalui apel pagi dan sore.
Apel pagi berlangsung pukul 04.00 hingga 05.00 WIB, sedangkan apel sore dilaksanakan pukul 17.00 hingga 18.00 WIB. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana evaluasi dan memastikan petugas menjalankan tugas sesuai ketentuan.
Erik menegaskan, setiap pelanggaran SOP oleh SPPG akan ditindaklanjuti. Namun, sebelum sanksi dijatuhkan, pihaknya terlebih dahulu melakukan investigasi untuk memastikan sumber kelalaian.
“Jika ditemukan kelalaian, tentu ada sanksi. Tetapi harus diinvestigasi terlebih dahulu, apakah kesalahan berasal dari kepala SPPG, pihak KPPG, mitra yayasan, atau pihak lainnya,” jelasnya.
Ia juga mengakui koordinasi langsung antara KPPG dan Satgas MBG Kabupaten Cirebon selama ini belum berjalan optimal. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan personel di lingkungan KPPG Cirebon yang saat ini hanya berjumlah dua orang.
Erik berharap rakor tersebut menjadi awal terbangunnya komunikasi dan kerja sama yang lebih intensif.
Dengan koordinasi yang lebih baik serta pengawasan ketat, pelaksanaan MBG di Kabupaten Cirebon diharapkan dapat berjalan sesuai tujuan, terutama dalam menjamin kualitas makanan dan keamanan siswa penerima manfaat. (Ghofar)



Tinggalkan Balasan