KOTA CIREBON, (FC).- Rencana proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Alat Penerangan Jalan (APJ) senilai sekitar Rp105 miliar di Kota Cirebon menuai polemik serta penolakan dari sejumlah Fraksi DPRD dan elemen masyarakat, meski Pemerintah Kota Cirebon tetap melanjutkan tahap persiapannya.

Sorotan terutama tertuju pada konsekuensi fiskal yang berpotensi mengikat APBD dalam jangka panjang. Dengan skema pembayaran selama 10 tahun, Pemerintah Kota Cirebon diperkirakan harus menyediakan anggaran sekitar Rp16,5 miliar hingga Rp18 miliar setiap tahun untuk memenuhi kewajiban kepada badan usaha.

Atas hal tersebut, Wakil Rois Syuriah dan juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cirebon Yusuf SE,. MM angkat bicara terkait polemik ini.

Dikatakannya, rancangan rencana pembangunan Kota Cirebon yang tertuang dalam RPJMD Kota Cirebon diantaranya, pembangunan infrastruktur demi memenuhi standar kebutuhan masyarakat yang layak, satu diantaranya Cirebon Padang.

“Terkait penolakan KPBU APJ oleh berbagai elemen masyarakat di Kota Cirebon menjadi perhatian MUI,” tegasnya Jumat (4/9).

Yusuf menyebut, diantaranya adalah proyek strategis yang digagas oleh Pemerintah Kota Cirebon itu adalah sebatas “gagasan” belum berupa usulan sehingga belum dapat dijadikan hal yang bisa ditolak secara kebijakan.

“Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh berbagai element masyarakat yang menolak “gagasan” KPBU APJ diantaranya, KPBU APJ belum menjadi program usulan Pemerintah Kota Cirebon. Hal ini disebutkan oleh Bapemperda DPRD Kota Cirebon bahwa KPBU APJ belum menjadi Usulan Raperda,” ungkap Yusuf.

Masih kata Yusuf, pada Restra OPD, belum adanya usulan yang dilakukan oleh dinas terkait, rencana pembangunan yang dituangkan dalam RKPD.

Kemudian, belum dilakukannya sinkronisasi program bersama yang dituangkan oleh Pemerintah Kota Cirebon dalam KUA PPAS, yang kemudian dituangkan dalam RAPBD.

“MUI berharap element elemen yang menolak lebih mendahulukan tabayyun dalam aspirasinya,” harapnya.

Sehingga sesuatu yang masih bersifat angan-angan (mimpi) kemajuan bersama bisa diwujudkan dalam suasana Ukhuwah Islamiah, MUI berharap semua elemen masyarakat bahu membahu mewujudkan Kota Cirebon yang lebih baik. Sehingga tidak lagi terjadi penolakan sesuatu yang belum diusulkan.

“Bagaimana bisa ditolak, kalau usulan saja belum di ajukan,” kata Yusuf.

Yusuf juga menekankan, perlunya kajian strategis bersama seluruh element dalam wacana pembangunan Kota Cirebon.

“Hal ini bisa melalui Tabayyun dan mengedepankan Nafas Ukhuwah Islamiah, Wathoniyah dan Basyariyah,” tutupnya. (Agus)