KOTA CIREBON, (FC).- Tingkat pemahaman serta pemanfaatan produk keuangan di tanah air mencatatkan tren positif yang cukup signifikan sepanjang tahun ini.

LPS, OJK dan BPS melaporkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia kini menyentuh 69,57 persen, sementara inklusi keuangannya tembus 93,61 persen.

Capaian dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 ini melesat dibanding tahun lalu yang masing-masing berada di angka 66,64 persen dan 92,74 persen.

Menariknya, lompatan angka ini langsung melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang sejatinya diproyeksikan untuk tahun 2029.

Laporan resmi ini diumumkan bersama oleh pimpinan OJK, LPS, dan BPS di Gedung Badan Pusat Statistik, Jakarta, pada Senin (10/8).

Riset tahunan ini menjadi acuan krusial bagi regulator dalam merancang arah kebijakan serta program edukasi keuangan ke depan.

SNLIK 2026 memuat catatan sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar lewat kolaborasi tiga lembaga sekaligus, dari yang sebelumnya hanya melibatkan OJK dan BPS.

Sinergi tiga instansi ini sengaja dibentuk agar potret kondisi finansial masyarakat terpetakan lebih detail dan mampu menjawab kebutuhan data Dewan Nasional Keuangan Inklusif.

Pengukuran kali ini mencakup ekosistem keuangan secara komprehensif, mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, pinjol resmi, crypto, hingga koperasi simpan pinjam.

Metodologi survei juga diperluas hingga menjangkau 38 provinsi di 514 kabupaten/kota dengan total 75.000 responden berusia 15 sampai 79 tahun.

Skala riset ini naik drastis dibanding era sebelumnya yang hanya mengambil sampel 10.800 responden di 120 daerah.

Proses pengumpulan data di lapangan berlangsung sejak akhir Januari hingga pertengahan Februari 2026 lewat wawancara tatap muka digital oleh ribuan petugas.

Teknik pengambilan sampel dirancang bertingkat dan sistematis untuk memastikan keterwakilan wilayah perkotaan maupun perdesaan secara presisi.

Pemilihan rumah tangga hingga penentuan responden individual dilakukan secara acak menggunakan parameter khusus agar datanya objektif.

Tingkat literasi diukur dari aspek pengetahuan hingga perilaku keuangan, sedangkan inklusi murni melihat sejauh mana produk jasa keuangan benar-benar digunakan.

Dari hasil olah data, terungkap bahwa warga kawasan perkotaan masih jauh lebih melek dan aktif mengakses jasa keuangan ketimbang masyarakat perdesaan.

Sementara dari kacamata gender, tingkat pemahaman dan penggunaan fasilitas keuangan antara pria dan wanita ternyata tergolong imbang.

Secara kelompok umur, generasi produktif di rentang usia 26-35 tahun menjadi kelompok yang paling jeli dan aktif memanfaatkan layanan finansial.

Data juga mengonfirmasi korelasi lurus antara pendidikan dan literasi, di mana makin tinggi jenjang sekolah seseorang, makin paham pula mereka mengelola uang.

Dari latar belakang profesi, kelompok pensiunan, pegawai profesional, dan pengusaha mencatatkan indeks literasi serta penggunaan produk keuangan paling tinggi.

Sebaliknya, kalangan pelajar, mahasiswa, hingga kelompok petani dan nelayan justru mencatatkan angka literasi serta akses keuangan yang paling rendah.

Secara peta wilayah, DKI Jakarta memimpin capaian tertinggi nasional, sedangkan sejumlah provinsi di wilayah Indonesia timur masih tertinggal di bawah rata-rata.

Sektor perbankan dan jaminan sosial menjadi instrumen keuangan yang paling populer dan paling banyak diakses oleh masyarakat saat ini.

Di sisi lain, jurang pemisah antara akses keuangan konvensional dan syariah masih sangat lebar, di mana literasi syariah baru berada di kisaran 43,07 persen.

Survei ini juga menemukan fakta menarik bahwa sebagian besar pemilik rekening tahu uangnya dijamin, namun belum banyak yang kenal dengan sosok LPS.

Bahkan untuk urusan penjaminan polis asuransi, pemahaman masyarakat masih tergolong sangat minim dan butuh kerja ekstra.

Tantangan besar LPS ke depan bukan cuma sekadar mengenalkan nama lembaga, tapi membuat warga paham bagaimana mekanisme perlindungan uang itu bekerja.

Pemetaan responden menunjukkan ada sekitar 30 persen masyarakat yang sama sekali belum tahu soal keberadaan LPS maupun sistem penjaminan simpanan.

Kelompok awam inilah yang nantinya bakal digeser menjadi prioritas utama sasaran edukasi keuangan pemerintah.

Hasil riset ini bakal dipakai sebagai pegangan utama para pemangku kepentingan untuk merancang produk jasa keuangan yang tepat guna.

Regulator berjanji akan menggenjot program pembinaan khusus bagi kelompok perdesaan, anak muda, hingga para pekerja sektor pertanian.

Pola sosialisasi LPS juga bakal diubah total dari yang tadinya jualan program massal menjadi edukasi yang lebih fokus, terarah, dan terukur.

Strategi baru ini menekankan pentingnya pesan yang ringkas tapi kena, terutama mengaitkan langsung antara rasa aman menabung dengan peran LPS.

Pesan edukasi ini nantinya ditempatkan di titik-titik krusial tempat warga beraktivitas, seperti di pasar, aplikasi perbankan, hingga mesin ATM.

Gaya komunikasinya pun disesuaikan, kelompok yang belum paham diberi materi dasar, sedangkan yang sudah melek diajak memahami aturan teknis.

Edukasi soal penjaminan polis asuransi juga mulai dicicil dari sekarang sebelum sistem penjaminan tersebut beroperasi penuh di masa depan.

OJK dan LPS sepakat bahwa indikator keberhasilan literasi bukan sekadar ramainya acara sosialisasi, melainkan meningkatnya rasa percaya warga pada sistem keuangan.

Langkah terintegrasi ini merupakan amanat dari UU P2SK untuk memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas keuangan nasional. (Agus)