KOTA CIREBON, (FC).- CEO Fajar Cirebon Dea Angkasa Putri Supardi menghadiri workshop yang diadkaan okeh Maxima dengan tema “Integrity Innovators”. Selain itu, Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon Ekky Bahtiar hadir sebagai narasumber.
Workshop yang diadakan di salah satu hotel di Jalan Siliwangi ini dihadiri oleh para penyelenggara pemerintahan, baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon maupun Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Workshop ini digelar agar Maxima mendapat feedback yang baik mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel serta bebas dati praktek korupsi.
Projek Leader Program Integrity Innovators Ivan Ahda mengatakan, kegiatan ini adalah pilot project dari short course yang diadakan oleh Australia Award.
“Jadi kegiatan ini adalah pilot project dari short course yang diadakan oleh Australia Award yang topiknya tentang promoting transparansi dan accountability in public sektor. Project personal sebenarnya, namun kemudian saya mengajak beberapa mitra untuk menyelenggarakan kegiatan ini tentu saja Maxima menjadi salah satu pendukungnya,” katanya, Kamis (7/11).
Pihaknya melakukan mentoring baik secara online maupun offline kepada seluruh peserta yang notabene para aparatur sipil negara (ASN) di Kota dan Kabupaten Cirebon.
“Maxima bekerja sama dengan beberapa mitra untuk program ini. Peserta kegiatan dilakukan dengan dua model, model pertama mentoring online pesertanya dari ASN yang mendaftar. Kita pilih ada sekitar 50 orang dan 15 orang yang offline dari Kota dan Kabupaten Cirebon,” ujarnya.
CEO Fajar Cirebon Dea Angkasa Putri Supardi mengatakan, media hadir di dalam pemerintahan memiliki peran besar. Baik bagi sinergi antar instansi maupun sebagai kontrol sosial.
“Media memiliki peran penting dalam pembangunan suatu daerah,” katanya.
Media massa, kata Dea, memegang peran penting dalam memajukan daerah dengan menyebarluaskan informasi terkait perkembangan pembangunan dan pelayanan pemerintahan.
“Karena informasi yang disampaikan oleh media massa mampu membangun realitas dalam masyarakat,” bebernya.
Pada kesempatan yang sama Komisioner KI Kota Cirebon Ekky Bahtiar menyatakan, dalam workshop ini intinya bagaimana KI dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas di badan publik.
“Intinya, dalam pembahasan workshop ini bagaimana caranya kita mendorong transparansi dan akuntabilitas di badan publik atau penyelenggaraan negara di Kota maupun Kabupaten Cirebon,” ujarnya.
Menurutnya, keterbukaan informasi publik adalah dasar dan transparansi dan akuntabilitas pada badan publik dan penyelenggaraa pemerintahan.
“Kenapa bisa disebut sebagai dasar, karena dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan apa saja dari perencanaan awal sampai laporan akhir,” kata Ekky. (Frans)
Discussion about this post