KAB. CIREBON, (FC).- Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) mengelar Sosialisasi dan Deklarasi Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) di salah satu hotel di Kecamatan Kedawung, Selasa (28/10).
Sosialisasi tersebut guna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di daerah.
Bupati Cirebon, H Imron melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem Kesra) Setda Kabupaten Cirebon, Mochamad Syafrudin menjelaskan, deklarasi ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi tonggak awal penerapan sistem mitigasi dan perencanaan bencana berbasis dtandar operasional prosedur di setiap kecamatan.
Juga, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menegaskan penanggulangan bencana sebagai salah satu urusan wajib layanan dasar pemerintah daerah.
Menurutnya, kecamatan tangguh bencana merupakan bagian penting dari upaya kita bersama dalam mewujudkan masyarakat yang tangguh, siaga, dan mampu menghadapi ancaman bencana.
“Kabupaten Cirebon memiliki potensi bencana yang beragam, seperti banjir, angin puting beliung, kekeringan, dan tanah longsor dengan total kejadian 243 bencana pada tahun 2024 dan 124 kejadian bencana di tahun 2025,” kata Syafrudin.
Namun, kata Syafrudin pada tahun 2025 ada penurunan angka kejadian bencana, hal tersebut disebabkan oleh faktor alam yang selalu dinamis dan peran seluruh pihak yang telah melakukan kegiatan dan upaya pengurangan risiko bencana.
“Melalui program kecamatan tangguh bencana (kencana) ini, kita ingin menegaskan komitmen bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab kita bersama,” katanya.
Ia meminta kecamatan mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana dari dukungan anggaran pada saat musrenbang kecamatan.
Sehingga capaian pemenuhan pelayanan standar pelayanan minimal sub urusan bencana dapat meningkat.
“Tahun sekarang BPBD Kabupaten Cirebon telah melaksanakan kegiatan pembentukan kesekretariatan kecamatan tangguh bencana di 10 kecamatan dari total 40 kecamatan,” ujarnya.
Syafrudin berharap, dengan dibentuknya Kencana ini, menjadi contoh sekaligus pengerak bagi kecamatan yang lainnya untuk dapat melaksanakan pembentukan kesekretariatan kecamatan tangguh bencana di Kabupaten Cirebon.
Di tempat yang sama Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin menyebut ada 10 kecamatan yang memiliki potensi bencana yang menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Ada beberapa bencana di Kabupaten Cirebon mulai dari kekeringan, banjir, longsor, angin puting beliung. Dari 40 kecamatan ada 10 kecamatan yang sudah terpetakan, ada kecamatan yang potensi longsor, ada kecamatan yang berpotensi banjir.
Kecamatan kekeringan,” katanya.
“Untuk 10 kecamatan yang terpetakan bencananya yakni, Waled, Karangwareng, Penguragan, Tengahtani, Sumber, Greged, Dukupuntang, dan daerah-daerah yang punya tebing yang berpotensi bencana longsor,” tambahnya.
Menurut Ikin, ia mengakui bahwa sarana dan prasarana kebencanaan di Kabupaten Cirebon masih sangat minim. Pengadaan alat pendukung seperti perahu, pompa air, dan logistik darurat masih menjadi pekerjaan rumah besar.
“Kita sadar anggaran memang terbatas. Tapi jika bicara kesiapsiagaan, alat kebencanaan adalah kebutuhan pokok,” katanya.
Di sisi lain, BPBD Kabupaten Cirebon juga terus berupaya menekan dampak sosial ekonomi akibat bencana yang terjadi hampir setiap tahun. Fenomena rob di wilayah Ambulu, Losari, misalnya, telah menurunkan aktivitas ekonomi warga secara signifikan.
“Rob itu bukan sekadar genangan air, tapi sudah mengganggu kehidupan masyarakat. Kita perlu intervensi teknis dan kebijakan yang konsisten,” ujar Ikin.
Ia menegaskan, ke depan pemerintah tidak ingin lagi reaktif terhadap bencana, melainkan proaktif dan terencana.
“Kita ingin Kabupaten Cirebon tangguh, masyarakatnya siap, pemerintahnya sigap, dan seluruh stakeholder bergerak bersama. Itulah makna sejati dari kecamatan tangguh bencana,” tutupnya. (Ghofar)
Discussion about this post