KUNINGAN, (FC).- Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan perbedaan aspirasi di Kabupaten Kuningan. Dua kelompok massa dengan pandangan berbeda menggelar aksi bersamaan di depan Pendopo Kabupaten Kuningan, Jalan Siliwangi, Senin (26/10).

Salah satu tuntutan yang mencuat adalah desakan audit terhadap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kelompok pertama berasal dari LSM Frontal yang dipimpin Uha Juhana. Massa yang datang menggunakan sekitar empat kendaraan roda empat itu mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum mengevaluasi pelaksanaan program MBG, khususnya operasional dapur SPPG.

“Kami mendesak Bupati dan APH agar mengaudit dapur SPPG,” tegas Uha.

Frontal meminta pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan operasional dapur SPPG berjalan sesuai ketentuan. Mereka berharap audit dapat menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program di Kabupaten Kuningan.

Sementara itu, kelompok lain menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan MBG. Massa ini terdiri atas anggota organisasi masyarakat Pemuda Pancasila, sejumlah pegawai MBG, serta relawan yang mendukung program tersebut.

Koordinator lapangan kelompok pendukung, Budi Banten, menilai MBG memiliki tujuan penting dalam membantu pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah.

Menurutnya, manfaat program bagi siswa, khususnya dari keluarga kurang mampu, perlu menjadi pertimbangan dalam menyikapi berbagai persoalan pelaksanaannya.

Ia menilai kekurangan yang ditemukan sebaiknya menjadi bahan evaluasi tanpa mengabaikan tujuan utama pemenuhan gizi anak.

Budi juga menyebut keikutsertaan dalam program tersebut bersifat sukarela. Ia mendorong pihak yang memiliki keberatan agar menyampaikannya melalui mekanisme resmi, termasuk jalur hukum yang tersedia.

Perbedaan aspirasi kedua kelompok tersebut memperlihatkan dua hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG di Kuningan. Di satu sisi, Frontal mendesak audit dan evaluasi terhadap dapur SPPG. Di sisi lain, kelompok pendukung menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program untuk membantu pemenuhan gizi anak.

Aksi di depan Pendopo Kabupaten Kuningan itu mendapat pengawalan personel TNI, Polri, dan Satpol PP. Berdasarkan pantauan di lokasi, penyampaian aspirasi berlangsung kondusif.

Desakan audit dari Frontal menjadi salah satu aspirasi yang memerlukan tindak lanjut instansi berwenang. Pemeriksaan yang transparan dan berbasis fakta diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan program sekaligus menjadi dasar perbaikan apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan.

Dengan demikian, evaluasi dan pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan, memenuhi standar yang ditetapkan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.(Angga)