KOTA CIREBON, (FC).- Pemkot Cirebon sedang melakukan tahapan penataan kawasan kumuh di lingkungan pesisir pantai Kota Cirebon. Termasuk sosialisasi kepada warga terdampak proyek skala kawasan Kelurahan Panjunan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Wakil Walikota Cirebon Eti Herawati mengatakan, ada 2 RW di Kelurahan Panjunan yang terkena dampak Program Kotaku, yaitu RW 01 dan RW 10. Untuk rumah yang terdampak tercatat ada 105 unit dengan 85 kepala keluarga (KK). Untuk itu Pemkot Cirebon memberikan santunan kepada warga yang terdampak proyek tersebut.
“Santunan ini rencananya dilakukan mulai Rabu besok. Pemberiannya berdasarkan regulasi yang sudah ada dan dilakukan oleh tim terpadu dengan mempertimbangkan sejumlah parameter penilaian,” jelas Eti kepada FC, Selasa (17/11).
Untuk anggaran dana penataan Program Kotaku ini adalah Rp 12 miliar. Bersumber dari pemerintah pusat dan pemkot hanya penerima manfaat saja. Program Kotaku segera direalisasikan mulai tahun ini dan tahun 2021 mudah-mudahan sudah dapat diselesaikan.
“Setelah proses relokasi, maka awal 2021 sudah bisa dimulai proses lelang yang dilakukan oleh pemerintah pusat,” ucapnya.
Pihaknya berharap, dari Program Kota Tanpa Kawasan Kumuh ini bisa menjadikan Kota Cirebon sebagai daerah percontohan untuk daerah lain. Tim terpadu sudah bekerja cukup lama dan melakukan koordinasi, konsultasi dan pembahasan bersama sejumlah pihak.
Sekda Agus Mulyadi yang turut hadir menyebutkan, ada 5 parameter penilaian dalam mengukur besaran santunan. Dua mengistilahkan pemberian ini sebagai santunan, pasalnya bangunan yangdimiliki warga terdampak proyek berada di atas tanah negara.
“Santunan dalam bentuk cek dengan nama penerima, jadi hanya bisa dicairkan oleh pemilik bangunan. Nilai santunan bervariasi tergantung nilai dari bangunan yang dimiliki warga mulai Rp1 juta hingga Rp26 juta,” terangnya.
Dari data yang ada, total penerima santunan 126 orang dengan jumlah 133 bidang bangunan. Bangunan harus dibongkar sendiri oleh pemiliknya, karena dari santunan tersebut ada alokasi untuk pembongkaran.
Sebelumnya, pada Juli lalu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jabar, Feriqo Asya Yogananta mengungkapkan, proyek Program Kotaku merupakan kolaborasi dan sinergitas antar pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya, untuk percepatan penuntasan kawasan kumuh. xxx hot movies
Diakuinya, Jawa Barat memiliki banyak kawasan kumuh yang harus ditata kembali. Ini harus ditangani bersama atas inisiatif pemerintah kabupaten dan kota serta pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kawasan kumuh yang tersisa di Jabar tinggal 649,8 hektar lagi. Sedangkan di Kelurahan Panjunan luasnya mencapai 17,73 hektar,” pungkasnya. (Agus)
Discussion about this post