KAB. CIREBON, (FC).- Gelombang kritik terhadap kinerja Bupati Cirebon, H Imron mencuat setelah teguran tajam dari Menteri PANRB terkait pelayanan Mall Pelayanan Publik (MPP). Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan, menyoroti kelemahan dalam pengelolaan MPP yang menurutnya mengkhawatirkan.
Menurut Yoga, kegagalan Bupati Imron dalam memberlakukan regulasi yang tegas terkait MPP telah menghambat kinerja layanan publik di daerah tersebut.
“Bupati sebagai garda terdepan harus menegakkan kedisiplinan dalam pengelolaan MPP. Sangat disayangkan, hingga saat ini belum ada tindakan konkret untuk memperbaiki kondisi yang ada,” ungkap Yoga, belum lama ini.
Pendapat yang sama juga diungkapkan terkait penilaian Pemprov Jabar yang menempatkan Kabupaten Cirebon di peringkat terbawah dalam urusan pelayanan publik.
“Kondisi pelayanan MPP yang tidak optimal adalah cerminan dari kegagalan dalam memprioritaskan kepentingan masyarakat,” ungkap Yoga.
Ironisnya, meskipun MPP telah dibangun dengan anggaran yang tidak sedikit, pelayanan yang diberikan masih jauh dari harapan. Yoga menyoroti kebingungan pemohon izin yang masih harus berputar-putar antara dinas terkait, padahal seharusnya proses tersebut dapat diselesaikan secara efisien di MPP.
Masalah ini semakin diperparah dengan ketidakefektifan regulasi yang ada, yang belum mampu menegaskan konsep ‘satu pintu’ dalam pelayanan perizinan.
“Keberadaan MPP hanyalah sebuah wacana kosong jika tidak didukung oleh regulasi yang jelas dan implementasi yang efektif,” katanya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, mengklaim bahwa regulasi terkait MPP telah ditetapkan oleh pusat.
Namun demikian, kondisi di lapangan masih jauh dari memuaskan, dengan pelayanan yang kembali sepi pasca teguran Menteri PANRB.
Dalam situasi yang kian genting ini, tindakan cepat dan tegas dari pihak berwenang, terutama Bupati Cirebon, menjadi krusial untuk memperbaiki sistem pelayanan publik yang ada.
Tidak hanya itu, reaksi keras dari Menteri PANRB juga menjadi sorotan utama dalam dinamika politik lokal.
Kehadiran Menteri dalam kunjungan tersebut dianggap sebagai tamparan keras bagi pemerintah daerah, menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak akan mengabaikan masalah yang terjadi di tingkat lokal.
Sementara itu, di tengah sorotan publik yang semakin meningkat, para pemohon izin terus merasakan dampak buruk dari ketidakmampuan sistem MPP dalam memberikan pelayanan yang efektif.
Dengan kondisi yang semakin memanas, Bupati Cirebon diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki situasi yang ada.
Selain itu, keterlibatan dewan dalam mengawal proses ini juga menjadi sorotan, dengan banyaknya kalangan yang menilai bahwa peran dewan dalam memastikan kinerja pemerintah menjadi semakin penting dalam situasi seperti ini.
Dalam suasana yang semakin memanas ini, masyarakat Cirebon menanti dengan harapan bahwa pemerintah daerah akan segera memberikan solusi atas permasalahan yang telah terjadi dalam sistem pelayanan MPP. (Suhanan)
