KAB. CIREBON, (FC).- Honorer Non Passing Grade (PG) ramai-ramai mendatangi kantor Dinas Pendidikan untuk meminta kejelasan, terkait nasib mereka setelah mengabdikan diri hingga berpuluh tahun lamanya untuk mencerdaskan anak bangsa di sekolah masing-masing.
Ketua Honorer Non PG Kabupaten Cirebon Komarudin menjelaskan, kehadiran mereka sebatas mengadukan nasib seorang anak kepada orang tuanya, yakni Dinas Pendidikan.
“Kaitannya dengan status honorer non PG yang P2 dan P3, kita minta untuk dibukakan pendaftaran PPPK tahun ini,” kata Komarudin , Rabu (9/11).
Alasannya, karena masih ada sisa formasi dari seleksi PPPK di tahun 2021 sebanyak 1177 formasi belum terisi dari kuota 4157 formasi. Pasalnya yang terserap baru 2980 formasi, kemudian di tahun 2022 ini, ada penambahan formasi sebanyak 152. Jika digabungkan, sisa formasi yang belum terisi, sebanyak 1.329.
Di tahun ini, sisa itu terkurangi, oleh mereka yang telah dinyatakan lulus passing grade atau P1 sebanyak 971. Artinya, masih ada sisa formasi belum terisi, diharapkan sisa formasi itu, diperuntukkan bagi P2 dan P3.
“Sisanya 358 formasi belum terisi. Kita mengharapkan itu, bisa diperuntukan bagi kami P2 dan P3. Kami juga meminta penambahan lagi 1.500,” katanya.
Sebagai informasi, penggajian PPPK itu berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pusat. Namun, ada informasi yang kurang mengenakkan.
“Di mana pada saat kami bersilaturahmi dengan Pemda, bahasa yang muncul tidak ada anggaran. Karena Dana Alokasi Umum (DAU) itu tidak hanya untuk PPPK saja. Padahal aturan pusat, DAU itu diperuntukan untuk penggajian PPPK,” katanya.
Selain itu, kata dia hasil rapat RDUP Komisi X DPR RI dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud mempersilakan kepada pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi sebanyak mungkin yang dibutuhkan. Sesuai kemampuan daerah masing-masing. Keterangan itupun juga disampaikan oleh BKN.
“Makanya kami menuntut untuk diangkat tahun ini. Kami sudah mengabdi cukup lama, yaitu hingga puluhan tahun lamanya,” katanya.
Sementara, Kadisdik Kabupaten Cirebon, H Ronianto mengaku mendukung gerakan guru honorer Non PG untuk memperbaiki nasib. Tapi kebijakan pengangkatan PPPK itu bukan dari daerah, tapi di pemerintah pusat.
“Kami hanya bisa mendorong dan mengusulkan agar mereka bisa di angkat menjadi PPPK,” katanya.
Saat ini, jumlah mereka yang belum terangkat menjadi PPPK, masih banyak. Mencapai 1200 an lebih. Pihaknya mengupayakan agar semua bisa diakomodir untuk masuk menjadi PPPK.
“Mudah-mudahan formasinya selalu ada, kita akan usulkan afirmasi dari usia, kita akan cari formulasinya dari Non PG bisa masuk jalur afirmasi,” terangnya.
Memang, aturan dari kementerian pembukaan PPPK di tahun ini prioritasnya bagi mereka yang lulus PG. Tapi upaya akan tetap dilakukan, agar mereka yang Non PG tetap bisa terakomodir.
“Kita berjuang bareng, disdik mensupport penuh, akan mengusulkan dengan bersurat ke kementerian agar bisa menyelesaikan honorer di Kabupaten Cirebon,” terangnya.
Sebelum ke arah itu, pihaknya pun akan merapatkan barisan dengan pihak-pihak terkait di daerah. Seperti BKPSDM dan lainnya. Hal itu, berkaitan dengan ketersediaan penggajiannya nanti. (Ghofar)
Discussion about this post