KAB. CIREBON, (FC).- Penunjukan Sophi Zulfia sebagai ketua DPRD Kabupaten Cirebon periode 2024-2029 oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mencatatkannya menjadi Ketua DPRD perempuan pertama di Kabupaten Cirebon.
Hal itupun menjadi sejarah baru bagi Kabupaten Cirebon, karena ia akan menjadi ketua DPRD, lembaga legislatif daerah dengan 40 kecamatan.
Bahkan, salah satu tokoh perempuan Cirebon, Nyai Hj Tho’atillah Ja’far memberikan penialain tersendiri. Menurutnya, perempuan juga layak menjadi ketua DPRD. Justru Ini menjadi nilai positif bagi kaum perempuan di Kabupaten Cirebon.
“Saya menanggapi ini luar biasa, hal yang sangat positif. Seorang perempuan menjadi ketua DPRD. dan Sophi Zulfia sosok yang mampu,” ujarnya di Komplek Pesantren KHAS Kempek Cirebon, belum lama ini.
Sebagai seorang aktivis perempuan, Nyai Hj Tho’atillah Ja’far juga meyakini, Sophi Zulfia memiliki kemampuan menjadi ketua DPRD. Karena penunjukkannya sebagai ketua DPRD pasti sudah ada pertimbangan yang matang.
“Saya percaya terhadap Sophi Zulfia. Karena penunjukkannya pasti sudah ada pertimbangan yang matang. Beliau adalah sosok yang luar biasa, dan eksistensinya merupakan terobosan yang bagus bagi Cirebon,” ucap Nyai Hj Tho’atillah Ja’far, yang juga keponakan KH Said Aqil Siradj.
Pihaknya juga berpesan kepada Sophi Zulfia, agar peduli dan memperhatikan isu tentang perempuan, baik ibu dan bayi, kenakalan remaja hingga pernikahan dini.
“Harapan saya kepada Sophi, sebagai ketua DPRD Kabupaten Cirebon, agar lebih peduli tentang isu perempuan. Baik ibu dan bayi, pernikahan dini hingga kenakalan remaja,” harapnya.
Nyai Hj Tho’atillah Ja’far juga mendoakan, agar Kabupaten Cirebon bisa lebih baik, terutama di mata publik atau masyarakat Cirebon sendiri.
“Semoga bisa membangun Kabupaten Cirebon lebih baik lagi, terutama di mata publik atau masyarakat Kabupaten Cirebon sendiri, artinya mereka bisa merasakan program yang disusun oleh pemerintah,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Hj Sophi Zulfia menyampaikan harapannya agar SK dari Gubernur Jawa Barat dapat segera diterbitkan.
Menurutnya, percepatan pelantikan pimpinan definitif penting agar DPRD bisa segera menjalankan tugas-tugas legislatifnya.
“Kami berharap proses di tingkat provinsi bisa cepat, sehingga DPRD bisa segera bekerja. Ada banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari periode sebelumnya, dan itu menjadi fokus utama kami untuk segera dituntaskan pada periode ini,” kata Sophi.
Ia juga menyinggung tentang penyusunan alat kelengkapan DPRD (AKD), yang akan menjadi salah satu agenda awal setelah pimpinan definitif dilantik.
Setiap partai, menurut Sophi, memiliki mekanisme internal masing-masing dalam menyusun AKD.
“Penyusunan AKD akan dibicarakan setelah penetapan pimpinan definitif. Kami akan melakukan diskusi dengan fraksi-fraksi lain untuk menentukan siapa yang akan duduk di kursi-kursi pimpinan alat kelengkapan dewan,” pungkasnya. (Suhanan/FC)