KUNINGAN, (FC).- Rapat Dengar Pendapat (RDP) selama dua hari antara Komisi II DPRD Kabupaten Kuningan dan jajaran PAM Tirta Kamuning menjadi sorotan tajam publik. Forum pengawasan yang mulai digelar Senin itu dinilai harus melahirkan rekomendasi tegas, bukan sekadar formalitas tanpa tindak lanjut.
Sorotan mencuat setelah muncul perbandingan angka kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PDAM yang disebut hanya sekitar Rp2,4 miliar per tahun, sementara Biaya Operasional Perusahaan (BOP) mencapai kisaran Rp60 miliar.
Pengamat politik Sujarwo yang akrab disapa Mang Ewo menegaskan, ketimpangan tersebut harus dibuka secara terang dan dijelaskan kepada publik.
“Setoran ke PAD minim, sementara biaya operasional membengkak. Ini harus dijelaskan secara transparan. Jangan sampai RDP ini hanya seremonial,” tegasnya di Pressroom DPRD Kuningan, Selasa (3/3).
Mang Ewo yang juga aktif di F-Tekad mengingatkan agar Komisi II menjalankan fungsi pengawasan secara serius dan independen. Ia meminta agar tidak ada kesan kompromi dalam proses pembahasan.
“Kalau tidak ada kejelasan hasil, publik pasti bertanya-tanya. Jangan sampai muncul persepsi ada ‘main mata’. Ini menyangkut layanan dasar air bersih untuk masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan yang harus dibedah bukan hanya angka BOP dan PAD, tetapi juga tata kelola manajemen, efisiensi operasional, serta arah kebijakan perusahaan daerah tersebut ke depan.
RDP dua hari itu sebelumnya membahas berbagai aspek, mulai dari tindak lanjut Surat Peringatan (SP) dari BBWS Cimanuk Cisanggarung hingga struktur biaya operasional dan rasio pegawai.
Publik kini menunggu kesimpulan resmi dan rekomendasi konkret dari Komisi II DPRD Kuningan. Jika tidak ada langkah tegas dan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan perusahaan daerah dikhawatirkan akan terus menurun.
“Ini bukan soal angka semata, tapi soal akuntabilitas dan kepentingan publik. Jangan main-main,” tandas Mang Ewo.(Angga)
Discussion about this post