MAJALENGKA, (FC).- Warga Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Majalengka merespons adanya seruan Said Aqil yang mengajak untuk tidak membayar pajak. Seperti diketahui, seruan itu dilontarkan Said Aqil saat mengomentari harta kekayaan ayah Mario Dandy Satrio (20), Rafael Alun Trisambodo yang disebut memiliki kejanggalan.
Said mengatakan, jika memang Rafael melakukan penyelewengan saat bekerja sebagai eselon III di Ditjen Pajak, maka dia meminta warga NU untuk tidak membayar pajak.
Menanggapi hal itu, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Majalengka, Dedi Mulyadi memberikan komentarnya. Menurutnya, apa yang disampaikan Said Aqil hanya sebatas kritikan terhadap pemerintah. Hal itu guna menjadi perhatian serius pemerintah.
“Itu mah bentuk check sound (lontaran Said Aqil kritikan kepada pemerintah, supaya hal itu jadi perhatian serius),” ujar Dedi beberapa waktu lalu.
Dedi mengungkapkan, kasus yang menimpa ayah dari terdakwa MDS jangan sampai menjadi kecemburuan nasional. Mengingat, pajak merupakan kewajiban dasar masyarakat untuk ditaati.
Oleh karena itu, pemerintah harus menunjukkan sikap profesionalismenya dalam mengusut kasus oknum perpajakan tersebut.
“Jangan sampai jadi cemburu nasional kami dari nahdiyin dan masyarakat yang taat bayar pajak, kok, diselewengkan oknum ini pasti mengecewakan banyak orang. Demi kemaslahatan umat pemerintah harus serius berantas oknum perpajakan,” ucapnya.
Kendati demikian, Dedi berpesan kepada warga NU di Majalengka agar dapat menafsirkan ajakan yang disampaikan Said Aqil. Sekali lagi, perkataan tersebut sebatas mengkritik pemerintah.
“Sekali lagi itu hanya check sound (kritik pemerintah), ya kami di bawah harus pandai menafsirkan secara kontekstual,” jelas dia.
Sementara, tanggapan berbeda dilontarkan Direktur NU-Care LAZISNU Majalengka, KH M Zaenal Muhyidin.
Zaenal justru menyetujui ajakan Said Aqil tersebut. “Setuju (ajakan warga NU berhenti bayar pajak),” kata Zaenal.
Sebab, kata dia, pemerintah dinilai sudah tidak amanah. Pasalnya, pajak yang seharusnya untuk membangun malah dikorupsi untuk kepentingan pribadi.
“Justru pajak tuh untuk membangun malah dikorupsi untuk kepentingan pribadi,” ujarnya. (Munadi)
