KOTA CIREBON, (FC).- Anggaran tahun 2022 di Kabupaten Cirebon masih belum terserap secara maksimal. Pasalnya masih ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang penyerapan anggaran di bawah 80 persen.
Hal itu terungkap saat rapat evaluasi kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2022 di Pendopo Bupati, Jalan Kartini, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Selasa (27/12).
Bupati Cirebon, H Imron meminta agar para kepala SKPD harus bisa bekerja secara optimal. Pasalnya ini masalah anggaran yang memang harus diserap dengan baik.
Imron mengajak para kepala SKPD untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pusat.
“Harus sering jalin komunikasi dengan Pemprov dan pusat untuk mendapatkan anggaran, kemudian layani masyarakat dalam bentuk apapun,” pinta Imron.
Ia mengungkapkan, evaluasi kinerja dan anggaran ini agar tahun berikutnya lebih baik lagi. “Makanya evaluasi ini bertujuan untuk tahun ke depan, jangan sampai ada yang tertinggal dan semuanya beres hingga 2024 mendatang,” tegas Imron.
Sementara itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, H Hilmi Rivai mengatakan, ada lima SKPD yang penyerapan anggarannya kurang maksimal. “Yang pertama Dinas PUTR dengan serapan 68 persen, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar 75,71 persen, BPBD 78,23 persen, Disdik 79,77 persen dan Dinas Kesehatan 80,42 persen,” ungkap Hilmi.
Namun, kata Hilmi untuk Dinas Kesehatan untuk laporan terakhir sudah mencapai 80,4 persen lebih karena data dari Puskesmas dan rumah sakit ada keterlambatan, sedangkan untuk dinas pendidikan terkendala karena dana BOS.
“Kalau untuk dana BOS bukan karena tidak terserap, namun ada pengunaan anggaran yang mengunakan tahun ajaran baru,” katanya.
Ia mengungkapkan, evaluasi ini menjadi catatan dalam melakukan rotasi mutasi ke depan yang dilakukan oleh Bupati Cirebon.
“Ini masuk dalam poin untuk rotasi mutasi pejabat. Walaulun semua itu kapasitas bupati, tetapi ini menjadi catatan,” kata Hilmi. (Ghofar)
Discussion about this post