KAB. CIREBON, (FC).- Wahyu Mijaya mengakhiri bertugas sebagai Penjabat Bupati di Kabupaten Cirebon. Selama sembilan bulan lebih menjabat sebagai orang nomor satu di Kabupaten Cirebon, banyak gebrakan yang dilakukannya.
Mulai dari indeks pembangunan manusia (IPM), stunting, kemiskinan, pengangguran, layanan publik, investasi, pengelolaan sampah, penyelesaian tenaga honorer, perjanjian kerja sama daerah, infrastruktur dan normalisasi sungai dan hingga perbaikan tanggul.
Menurut Wahyu, dengan adanya lima pintu tol yang ada di Kabupaten Cirebon, potensi keragaman ekonomi dan yang lainnya harus terus bisa ditingkatkan, seperti potensi seni, budaya dan sebagainya. “Jadi mudah-mudahan dengan semua potensi yang sangat luar biasa yang ada di Kabupaten Cirebon ini bisa lebih dioptimalkan di masa-masa yang akan datang,” katanya, Senin (17/2/2025).
Namun, selama menjabat, dirinya tidak memungkiri banyak permasalahan di Kabupaten Cirebon yang belum terselesaikan. Sehingga dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk penanganannya.
“Bagaimana kita mengantisipasi kejadian-kejadian banjir misalnya,
itu bisa terulai, bisa terselesaikan dengan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan. Termasuk juga bagaimana pengelolaan sampah, misalnya itu juga bisa dilanjutkan terus supaya pengelolaan sampah kita dikelola, betul-betul dikelola dan insya Allah tahapan menuju itu terus dilakukan. Kemudian, permasalahan yang lainnya yang kita hadapi juga terkait dengan kemantapan jalan kita masih di 84,91 persen.
Artinya masih ada area jalan yang masih rusak yang harus juga diselesaikan,” ujarnya.
Tetapi, Wahyu meyakini di pemerintahan selanjutnya segala permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon bisa diselesaikan secara bertahap.
Disinggung soal persoalan yang signifikan yang sudah terselesaikan, Wahyu mengambarkan dari beberapa capaian seperti monitoring center for prevebtion (MCP) KPK posisi Kabupaten Cirebon di angka 93. Dan di Jawa Barat menempati peringkat ke empat.
“Alhamdulillah nilai MCP KPK kita sekarang di 93. Itu secara di Jawa Barat itu peringkatnya peringkat ke empat. Yang pertama itu pemerintah provinsi kemudian baru kabupaten kota yang lain dan kita ke empat. Posisi sebelumnya kita masih relatif cukup dibawah,” ungkapnya.
Kemudian, lanjut Wahyu, untuk penilaian dari Ombudsman mengalami kenaikan, yang sebelumnya di angka 84, kini sudah di angka 93. “itu juga proses untuk peningkatan (improvement) cukup tinggi. Dan nilainya juga bagus, ini merupakan capaian yang cukup baik,” ujarnya.
Sementara untuk Kabupaten Cirebon berada di posisi lima termiskin di Jawa Barat, Wahyu mengatakan, banyak potensi yang bisa mengubah indikator kemiskinan yang disandang oleh Kabupaten Cirebon. Pasalnya Kabupaten Cirebon kini sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sehingga investasi bisa langsung digenjot.
“Artinya Pemkab Cirebon bisa melakukan promosi segalanya. Kalau misalnya investasi, kalau misalnya hitung-hitungannya,
katakanlah dari Rp1 triliun yang investasi itu bisa menghasilkan sekian banyak beberapa hitungan. Artinya itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat
yang ada di Kabupaten Cerebon,” katanya.
Masih kata Wahyu, pemberdayaan UMKM menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. “Bagaimana kita membantu mereka untuk memperkenalkan produk-produk mereka yang lebih luas lagi,” ujarnya.
Selain itu, bagaimana pemerintah daerah mampu memberdayakan para petani, mulai petani tebu dan pagi. “Produksi tebu kita masih di kisaran dalam satu hektare itu sekitar 50 ton. Sementara di beberapa tempatnya lain ada yang sudah bisa sampai ke 100 ton, sedangkan hasil gabah kita cukup banyak dengan 52 ribu hektare sawah, yang hasilnya sampai ratusan ribu ton. Jadi kalau misalnya kita bisa meningkatkan itu semua, maka ini juga bisa menubuhkan perekonomian kita,” katanya. (Ghofar)
Discussion about this post