KAB. CIREBON, (FC).- Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menyampaikan keprihatinan terkait situasi ekonomi di Kabupaten Cirebon yang semakin serba mahal.
Fraksi Golkar juga mengingatkan bahwa tugas utama pemerintah daerah adalah pelayanan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, tidak juga diartikan sempit dengan seremoni bagi-bagi sembako dan santunan untuk kelompok tertentu, akan tetapi program yang riil dan langsung berimbas signifikan pada peningkatan daya beli masyarakat yang diimbangi dengan penurunan harga kebutuhan pokok harus dipikirkan.
Demikian disampaikan Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Cirebon, H Khanafi dalam rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022, di gedung DPRD setempat, Selasa (6/6).
Khanafi menyebutkan, menanggapi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2022, yang disampaikan dalam hantaran bupati pada rapat paripurna tanggal 5 Juni 2023, pihaknya memberikan beberapa catatan.
Pertama soal pendapatan daerah yang terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) dengan komponen pajak daerah terealisasi 100 persen lebih, retribusi daerah terealisasi 119 persen lebih, hasil pengelolan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi 142 persen lebih, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terealisasi 100 persen lebih.
Discussion about this post