KAB. CIREBON, (FC).- Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, H Wahyu Mijaya rutin menggelar rapat pimpinan (rapim) dengan semua SKPD di lingkup Pemkab Cirebon. Rapim tersebut di antaranya membahas realisasi APBD 2024, baik dari sisi pendapatan maupun belanja yang sudah dilakukan semua SKPD. Menurut Wahyu, pada rapim minggu kemarin sudah dibahas tentang pendapatan dan evaluasinya.
“Ternyata pendapatan itu belum tentu tentang pendapatannya saja, tetapi masalah pencatatannya juga. Jadi, ada karena pendapatannya dan ada juga karena pencatatannya. Kita evaluasi terus,” kata Wahyu, Kamis (4/7).
Sementara pada rapim minggu depan, mulai masuk ke soal belanja. Dimana, sejak satu bulan lalu dirinya sudah mendorong SKPD untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran. Ia menyebut, percepatan serapan anggaran yang dimaksud bukan hanya sebatas administrasi saja. Melainkan serapan anggaran yang memiliki efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon.
“Kalau anggaran kita evaluasi per dua minggu sekali, kita evaluasi pencatatannya seperti apa, kita juga evaluasi kesulitannya apa. Dan dari kesulitan itu kita carikan solusinya. Jadi, dua minggu sekali kita mengevaluasi tentang belanja,” kata Wahyu.
Jika polanya sudah terbentuk, lanjut Wahyu, pihaknya bisa melihat pertumbuhan belanja yang seharusnya memang berada dirata-rata angka 8,33 persen dalam satu bulan. “Kalau misalnya di Januari, Februari masih agak slow, maka di Maret, April dan seterusnya sudah harus naik,” paparnya.
Kecuali belanja SKPD yang membutuhkan proses di ULP, seperti lelang dan lainnya, memang membutuhkan waktu hingga ke pertengahan bahkan akhir tahun. “Tapi kalau tidak memerlukan waktu lelang yang cukup panjang, seharusnya sih belanja bisa segera dilaksanakan,” terangnya.
Diberitakan sebelumnya, penyerapan APBD 2024 Kabupaten Cirebon per Rabu (26/6) baru mencapai 31,82 persen atau Rp1,49 triliun. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengoptimalkan realisasi APBD tahun ini.
Sekretaris BKAD Kabupaten Cirebon, Yuyun Wahyu Wardana menyampaikan, hingga Juni 2024 ini serapan anggaran SKPD rata-rata berada di angka 31 persen. Jika rata-rata serapan anggarannya 31 persen, berarti ada sejumlah SKPD yang serapannya di atas dan di bawah 31 persen.
Dalam catatan BKAD, ada 9 SKPD yang penyerapan anggarannya di atas 41 persen. Sembilan SKPD yang serapan anggarannya sudah di atas 41 persen yakni BKPSDM dengan 49, 92 persen, Inspektorat 48,05 persen, BPBD 47,50 persen, Disdamkarnat 40,29 persen, Dishub 45,85 persen, Bapenda, 44,34 persen, BKAD 42,16 persen, Kominfo 41,92 persen, dan Bappelitbangda 41,90 persen.
Sedangkan SKPD yang serapan anggarannya di bawah 31 persen, yakni DPKPP 11,86 persen, Kesbangpol 12,25 persen, DPUTR 13,81 persen, Disperdagin 16,68 persen, Dinkes 21,59 persen, dan Disnaker 28,35 persen. Menurut Yuyun, di pertengahan tahun ini idealnya serapan anggaran sudah di angka 50 persen. Namun ia menjelaskan, serapan anggaran sejumlah SKPD yang masih di bawah 50 persen tersebut, terjadi karena belanja-belanja besar masih belum realisasi. “Tapi yang lebih tahu persis kan dinasnya,” kata Yuyun.
Ia memperkirakan, serapan yang masih rendah seperti di DPUTR, terjadi karena dari Rp 307 miliar yang lebih banyak ke pekerjaan infrastruktur, saat ini masih dalam tahap lelang dan juga baru tahap pelaksanaan pekerjaan. “Nah dibayarnya kan nanti di masa pelaksanaan pekerjaan satu sampai tiga bulan. Jadi mungkin dua atau tiga bulan ke depan penyerapan PUTR,” kata Yuyun.
Begitu juga dengan SKPD lainnya seperti Kesbangpol, serapan anggarannya diperkirakan baru akan terjadi pada beberapa bulan ke depan. Sebagai SKPD yang menampung dana hibah pihak kepolisian, TNI, hingga Pilkada, saat ini Kesbangpol belum merealisasikan dana tersebut. Kendati demikian, jika dilihat dari sisi ketersediaan uang sebanyak 1,575 triliun dengan realisasi sebesar 1,49 triliun, sebenarnya masih on the track. “Masih on the track lah kalau dari sisi uang. “Karena kita juga mengatur pencairannya,” paparnya.
Yuyun menjelaskan, pencairan anggaran paling banyak akan terjadi pada tri wulan ketiga yakni Juli, Agustus, September. Karena pada tri wulan ketiga itu, pihaknya akan menyisakan anggaran hanya sebesar 10 persen. Ia berharap, 90 persen anggaran sudah terserap oleh SKPD pada Agustus nanti. “Kinerja kelihatan bagus atau tidaknya itu di tri wulan ketiga. Ya, di Juli-Agustus-September kelihatan kinerja tuh,” pungkasnya. (Ghofar)
Discussion about this post