KAB. CIREBON, (FC),- Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon lebih dari 3,5 tahun tidak memiliki kuwu definitif.
Kegagalan mengikuti pelaksanaan pilwu serentak tahun 2019 lalu harus dijadikan pelajaran jangan sampai terulang kembali.
Hal itu terungkap saat pelaksanaan pelantikan panitia pelaksana pemilihan kuwu Desa Astanalanggar, Sabtu (28/8).
Pejabat Kuwu Desa Astanalanggar, Tabroni dalam kesempatan tersebut berharap kepada panitia pelaksanaan pilwu yang baru dilantik agar bekerja secara maksimal.
Mengingat pemadatan jadwal tahapan pilwu, selain itu dirinya mengungatkan agar panitia dapat bersikap netral agar pelaksanaan pilwu berjalan sukses tanpa gejolak.
Ditegaskannya, panitia pilwu merupakan orang yang dipercaya masyarakat untuk mengawal pelaksanaan pilwu dari awal hingga terpilihnya kuwu definitif.
Maka, dirinya juga mengharap pada prlaksanaan pilwu serentak tahun 2021 ini bisa terlaksana.
Dengan menyarankan untuk dapat menjaring lebih dari dua bacalon kuwu.
“Masyarakat sudah rindu karena selama 3,5 tahun belum memiliki kuwu definitif, maka diharapkan panitia bisa mengawal pelaksanaan pilwu ini sampai sukses, tanpa masalah dan menghasilkan kuwu definitif,” harapnya.
Sementara Camat Losari, Moechlas mengungkapkan, setelah dilantik, PPS harus bertanggung jawab atas berjalannya pilwu serentak di Desa Astanalanggar.
Dirinya memberikan catatan, semua yang dilakukan panitia harus berdasarkan pedoman-pedoman yaitu perbup pelaksanaan pilwu serentak, maka panitia disarankan untuk membaca dan mempelajari perbup pelaksanaan pilwu serentak Kabupaten Cirebon.
Hal tersebut agar jangan sampai timbul persoalan hukum setelah pelaksanaan pilwu selesai digelar.
Moechlas menyarankan agar panitia segera menyusun anggaran pelaksanaan ilmu dengan menyesuaikan anggaran dari kabupaten cirebon
“Apabila ada persoalan bisa komunikasi kan dengan pengawas yakni Camat, Kapolsek, Danramil, Sekmat dan satgas Covid-19 Kecamatan, karena pelaksanaan pilwu serentak saat ini digelar di tengah pandemic. Sehingga harus menerapkan prokes dan TPS berada di tiap-tiap dusun atau blok sehingga langkah awal PPS harus membuatkan KPPS dahulu seperti Pemilu,” terangnya.
Ditambahkan Moechlas, selain itu pihaknya juga mewanti-wanti persoalan yang sering terjadi saat pelaksanaam pilwu.
Diantaranya soal Data Pemilih Tetap (DPT), maka pendataan data pemilih harus tuntas jangan sampai ada persoalan menjelang penetapan DPT.
Kemudian persoalan ijazah calon kuwu, panitia harus melakukan verifikasi secara detil datang ke sekolah yang bersangkutan.
Jangan sampai terjadi hal-hal dikemudian hari. Selain itu dirinya juga berpesan dan memastikan anggota PPS dan KPPS harus netral serta jangan sampai mengundurkan diri kecuali sakit yang kondisinya memang tidak bisa untuk mengikuti pelaksanaan pilwu seperti terpapar positif Covid-19.
“Kepada seluruh anggota PPS kami sampaikan selamat bertugas, jangan lepas aturan sebagai pedoman. Koordinasi dengan pengawas dan konsolidasi dengan DPD ketika ada persoalan. Semoga pilwu ini bisa berjalan sukses tanpa krndala dan menghasilkan terpilihnya definitif yang terbaik,” harap Morclas. (Nawawi).
