KAB. CIREBON, (FC).- Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rokhmin Dahuri, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas terhadap praktik ijon yang selama ini membebani petambak garam di Kabupaten Cirebon.
Seruan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerjanya di Blok Kalibangka, Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Kamis (12/12).
Dalam agenda reses tersebut, Rokhmin menampung berbagai aspirasi dan keluhan dari petambak garam, mulai dari harga garam yang fluktuatif, buruknya infrastruktur jalan menuju tambak, hingga persoalan para petambak yang terjerat praktik ijon oleh rentenir dengan bunga mencekik.
Rokhmin mengaku prihatin dengan kondisi para petambak garam yang sudah puluhan tahun berkutat dalam sektor ini, tetapi kesejahteraannya masih jauh dari kata layak. Salah satu penyebabnya adalah fluktuasi harga garam yang sangat tajam.
“Sudah 79 tahun merdeka, tapi petambak garam tetap begini. Ketika musim hujan, harga garam melambung tinggi, tapi saat musim kemarau harganya turun drastis,” kata Rokhmin.
Ia juga menyoroti praktik ijon yang membuat petambak tak berdaya.
“Petambak butuh biaya produksi, tapi mereka malah terjebak sistem ijon dengan bunga yang sangat besar, hingga 20 persen bahkan lebih. Padahal, bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat) hanya 3 persen. Ini yang harus kita atasi,” tegas Rokhmin.
Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dan perbankan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang terjangkau bagi petambak.
“Fungsi intermediasi bank harus berjalan. Bank mengumpulkan dana dari rakyat, lalu meminjamkannya untuk usaha sektoral seperti ini,” tambahnya.
Selain persoalan ijon, Rokhmin juga menyoroti buruknya infrastruktur jalan menuju tambak garam, yang berdampak pada meningkatnya biaya transportasi saat panen.
“Jalan-jalan banyak yang rusak parah. Petambak harus menanggung ongkos transportasi yang mahal. Saya tidak mengerti, kenapa birokrasi membiarkan ini terjadi,” ujarnya dengan nada kecewa.
Rokhmin bahkan menyebut, pejabat yang tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat telah mengkhianati tugasnya.
“Mereka digaji tinggi oleh negara. Dalam perspektif agama saya, mereka berdosa jika tidak peduli dengan rakyat,” tegasnya.
Di tengah keprihatinannya, Rokhmin membawa kabar baik bagi petambak garam. Ia menyampaikan bahwa program swasembada pangan yang diusung Presiden Prabowo Subianto juga mencakup komoditas garam.
“Dengan program ini (Swasembada Pangan), stok garam akan dijaga stabil dan tidak bergantung pada impor. Selain itu, harga garam di tingkat petambak juga akan dilindungi melalui kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi). Mudah-mudahan program ini berhasil dan dapat memberikan keuntungan bagi petani,” ujar Rokhmin.
Ia berharap kebijakan ini dapat segera diimplementasikan sehingga petambak garam tidak hanya mampu bertahan tetapi juga menikmati hasil kerja keras mereka.
Melalui reses ini, Rokhmin menegaskan komitmennya untuk membawa aspirasi petambak garam ke tingkat kebijakan nasional.
“Semoga ke depan, petambak garam kita bisa lebih sejahtera dan tidak lagi terjerat oleh sistem yang tidak adil,” tutupnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana yang mendapingi kegiatan reses Rokhmin Dahuri berharap, daerahnya menjadi lokus prioritas utama program dari DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, baik dari program usaha garam maupun prioritas pada program usaha kelautan dan perikanan lainnya.
“Kami juga berharap usaha garam di Kabupaten Cirebon bisa berkembang dan dapat menyejahterakan masyarakat, serta dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian target produksi garam nasional,” kata Erus. (Nawawi)
Discussion about this post