KOTA CIREBON, (FC).- Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon Agus Mulyadi hadir Rapat Kerja dan Dengar Pendapat yang digelar di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta. Pertemuan membahas berbagai aspek terkait persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi, termasuk Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan, bahwa tujuan rapat ini adalah untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, pengawasan yang efektif akan menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga kualitas demokrasi yang baik.
“Kami ingin memastikan Pilkada berjalan dengan netral, tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun, termasuk ASN,” tegasnya.
Ia menambahkan, Komisi II DPR RI terus berkomitmen untuk menjalankan tugas pengawasan pada Pilkada Serentak Tahun 2024 dan memastikan segala bentuk dinamika yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik.
“Kami berkomitmen untuk menjalankan tugas pengawasan dalam konteks pelaksanaan Pilkada dan konteks urusan pemerintahan daerah. Kami ingin memastikan seluruh dinamika menjelang Pilkada betul-betul dilaksanakan dengan baik,” lanjutnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dalam paparan teknisnya menyoroti pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan kesuksesan Pilkada Serentak 2024.
“Sinkronisasi program antara berbagai pihak sangat penting untuk memastikan bahwa Pilkada berlangsung secara efisien, efektif, dan aman. Kolaborasi yang baik antara pemerintah, penyelenggara, masyarakat, dan media akan meminimalisir potensi konflik dan memastikan kelancaran proses pemilihan,” ujarnya.
Bima Arya juga memberikan informasi terbaru terkait pembaruan data pemilih yang kini telah mencapai 207.110.776 data pemilih potensial. Data ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan Pilkada yang akurat dan kredibel.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Linmas untuk menjaga ketertiban dan keamanan, baik di tingkat pusat maupun daerah selama proses pemilihan berlangsung.
“Keamanan dan ketertiban selama Pilkada harus menjadi prioritas bersama. Satpol PP dan Linmas memainkan peran yang sangat penting untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi seluruh masyarakat,” tuturnya.
Sementara, Pj Wali Kota Cirebon Agus Mulyadi menyampaikan dukungannya terhadap upaya memastikan pemilu yang berlangsung secara adil dan netral, baik dari sisi regulasi maupun implementasinya di lapangan.
Ia menegaskan, Kota Cirebon belum menerima pengaduan terkait netralitas penyelenggara Pilkada, yang menandakan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Pemkot Cirebon dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) telah berjalan efektif.
“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh ASN di Kota Cirebon tetap menjaga netralitas mereka dalam Pilkada 2024. Kami telah melakukan sosialisasi yang intensif tentang pentingnya netralitas ASN untuk menjaga integritas proses demokrasi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemkot Cirebon komitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah preventif dalam menjaga netralitas dan keamanan, serta memastikan bahwa Pilkada Serentak 2024 di Kota Cirebon dapat terlaksana dengan jujur, adil, dan transparan.
“Bersama seluruh stakeholder terkait, Pemkot Cirebon siap mendukung suksesnya proses Pilkada yang mencerminkan kematangan demokrasi Indonesia,” tuturnya. (Frans)
Discussion about this post