KUNINGAN, (FC).- Pembangunan Gedung Setda Kabupaten Kuningan hingga hari ini belum selesai proses pembangunannya, padahal dari awal hingga saat ini proyek tersebut telah berlangsung selama 10 tahun.
Sekda Kuningan Dian Rachmat Yanuar menanggapi tudingan mangkraknya proyek tersebut, dimana saat ini proses pembangunannya disebut akan tuntas secara bertahap, dengan disesuaikan kemampuan dari sumber anggaran Provinsi maupun daerah.
“Sebetulnya rencana itu Gedung Setda akan diselesaikan secara bertahap. Mengingat, anggaran yang dibutuhkan itu masih cukup besar sekitar Rp13 miliar sampai Rp14 miliar,” kata Dian kepada wartawan, Rabu (26/10).
Di Perubahan APBD sekarang, disebutkan Dian, anggaran yang ada tidak memungkinkan. Sehingga proyek lanjutan pembangunan Gedung Setda Kuningan tidak dikerjakan pada tahun ini.
“Ya mudah-mudahan Gedung Setda ini akan kita selesaikan tahun 2023. Tadinya kita kan bertahap di Perubahan APBD 2022 akan kita dorong berapa miliar, tapi ya karena pertimbangan lain akhirnya dialokasikan untuk skala prioritas terkait antisipasi soal inflasi daerah,” jelas Dian.
Menurut Dian, Bupati Kuningan juga mengharapkan agar proyek Gedung Setda Kuningan tuntas sebelum masa jabatan habis. Sebab ada keinginan dari Bupati Acep Purnama, untuk menempati kantor baru sebelum masa periode habis.
“Tapi seperti yang diketahui bersama ada wabah PMK, kemudian refocusing anggaran untuk inflasi daerah, jadi itu juga sesuatu yang harus kita pikirkan. Belum lagi pandemi Covid-19, akhirnya membuat perencanaan itu tercerai berai,” ujar Dian.
Sementara itu, Kabid Aset BKPAD Kuningan, John Raharja menambahkan, memang proyek Gedung Setda Kuningan saat ini masih tercatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Karena itu, bangunan Gedung Setda masih di bawah kewenangan dinas teknis.
“Kalau untuk status tanah itu milik pemda, total luas lahan kurang lebih 6,3 hektar dari lima sertifikat. Jadi di kawasan KIC itu ada bangunan masjid, eks kantor Satpol PP maupun gedung setda,” ungkap Jhon.
Jhon menyebut, nilai kontrak proyek sejak awal pembangunan di tahun 2012 hingga saat ini senilai Rp 36,4 miliar. Seluruh anggaran bersumber dari ABPD Provinsi Jabar. (Ali)
Discussion about this post