PDAU Kuningan Dibekukan, Pengelolaan Waduk Darma Tunggu SK Gubernur

KUNINGAN, (FC).- Perumda Aneka Usaha (PDAU) Kuningan dengan Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi Jawa Barat melakukan pertemuan membahas Waduk Darma Kuningan. Hasil pertemuan tersebut adalah pengelola Waduk Darma Kuningan harus dari pihak Provinsi Jawa Barat, di luar itu tidak diperbolehkan. Perumda Aneka Usaha Kuningan yang awalnya mengelola dibekukan. Hal tersebut disampaikan Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Kuningan, Aries Susandi yang ikut rapat di Bandung bersama jajaran Perumda Aneka Usaha Kuningan, Rabu (29/3). Diakui Aries, saat ini pihaknya masih menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk Penunjukan Pengelolaan Waduk Darma Kuningan. “Kami masih menunggu SK Gubernur untuk pengelolaan Waduk Darma Kuningan, kan yang menentukan adalah Gubernur, karena Waduk Darma adalah aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” jelas Aries. Ditanya masalah SK Bupati terdahulu, Aries menyebut gugur dengan sendirinya, karena memang Waduk Darma sudah dibiayai besar oleh Pemprov Jabar untuk revitalisasi. “Itu kan aset provinsi, sekarang lagi dibahas jalan keluarnya, Insya Allah tidak lama,” kata Aries. Status Perumda Aneka Usaha atau PDAU, Aries mengaku saat ini sedang dihentikan atau dibekukan, menunggu kebijakan dari Pemprov Jabar seperti apa kedepannya. “Sekarang PDAU di Freeze dulu, jadi tidak akativitas PDAU disana,” ujar Aries. Agar bisa kembali mengelola, Aries mengaku saat ini sedang menyusun proposal untuk diajukan ke Pemprov Jabar. “Kita akan kirimkan proprosal, agar bisa kembali mengelola Waduk Darma Kuningan,” kata Aries. Ditanya adanya nama BUMD milik Provinsi Jabar bernama Jaswita, Aries tidak memungkiri nama tersebut, namun dia menyakini Jaswita bisa bekerjsama kembali dengan PDAU untuk pengelolaannya. “Ya itu belum tentu Jaswita mengelola, kita tunggu saja hasilnya seperti apa,” ungkap Aries. Saat ditanya adanya surat teguran DSDA Provinsi Jabar, Aries menyebutkan bahwa surat tersebut bukanlah teguran, melainkan penegasan aset saja. Terpisah, Bupati Kuningan H. Acep Purnama menanggapi masalah Waduk Darma Kuningan bahwa surat tersebut bukanlah teguran, tapi untuk pengelolaan disana oleh KSDA, kalau selama ini ada PDAU mungkin akan kita rumuskan kegiatan ini agar mau dibagaimanakan, seperti apa selama terpilihara dengan baik, bermanfaat untuk Jawa Barat. “Saya belum tahu, dan ingin tahu hari ini apakah PDAU mau lepas, tapi kita minta ya karena PDAU yang mengelola,” ungkap Acep, Kamis (30/3) Ditanya muncul nama Jaswita, Acep menyebutkan bahwa Jaswita belum ada legalitas dari Provinsinya. Dan sebagai Pemda juga berharap bisa dikelola kembali. “Tunggu dulu satu dua hari ini, mudah – mudahan bisa bertemu dengan gubernur, bisa ada jawaban juga,” kata Acep. Diberitakan kemarin, Tersebar surat teguran dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat kepada Direktur Anek Usaha Kuningan perihal pengelolaan Waduk Darma dan Tiketing Tanpa Izin menjadi bahan pembicaraan dikhalayak publik. Dalam surat bertanggal 21 Maret 2023 tersebut menjelaskan berdasarkan laporan dari Petugas UPTD PSDA Wilayah Sungai Cimanuk – Cisanggarung yang bertugas dilapangan, pada tanggal 18 -19 Maret 2023 diketahui bahwa banyak pengunjung yang dibiarkan masuk dan dilakukan penarikan tiket masuk kepada setiap pengunjung Waduk Darma oleh PDAU Kuningan. Atas hal tersebut, disampaikan bahwa Waduk Darma Kuningan merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian penataan dan revitalisasi Waduk Darma Kuningan dilaksanakan selama tiga tahun dari 2019 hingga 2022 menggunakan dana APBD Provinsi Jawa Barat. Sebelum ada pengelola yang ditetapkan oleh Pemprov Jabar, siapapun dilarang melakukan pengelolaan Waduk Darma juga penarikan tiket masuk atau parkir. Kemudian tiap pungutan yang diambil bukan oleh pengelola resmi maka dianggap sebagai pungutan liar dan melanggar peraturan perundangan terkait pengelolaan aset atau barang milik daerah Lalu, sebelum ada pengelola, DSDA sudah menugaskan UPTD PSDA WS Cimanuk – Cisanggarung untuk memelihara aset yang ada di Waduk Darma. Menanggapi surat tersebut, Direktur Perumda Aneka Usaha Kuningan Hj. Heni Susilawati membenarkan bahwa dia menerima surat teguran tersebut. Dan secara kelembagaan dia sudah berkoordinasi dengan KPM dan Dewas untuk meminta arahan dan memaksimalkam koordinasi G to G komunikasi Pemkab dengan DSDA Provinsi Jawa Barat. “Kemarin siang, kami juga audiensi dengan kepala UPTD PSDA di Cirebon untuk klarifikasi maksud surat tersebut. Ada miskomunikasi yang sudah saling di klarifikasi satu sama lain. Selanjutnya kami juga disarankan untuk kordinasi langsung ke DSDA Provinsi, Insya Allah Rabu siang kami ke Bandung. Tim dari Perumda AU dan Pak Dewas,” ungkap Heni. Heni mengaku, saat ke UPTD di Cirebon, juga didampingi oleh Dewas sekaligus Kabag Ekonomi dan staf di bagian ekonomi. Semua tentu atas sepengetahuan dan tak lepas dari arahan KPM dalam hal ini Bupati Kuningan. Kaitan kronolgis, Heni menceritakan bahwa tanggal 18 -19 Maret lalu, ada kegiatan kedermagaan dan juga adanya kendaraan roda empat dan roda dua berada di area Camping Ground. Dan dari situ berawal ada dua instruksi yaitu membolehkan menarik ticketing dan pihak lain melarang ticketing. “Jangan melupakan histori, bahwa kami sudah mengelola Waduk Darma selama 11 tahun, padahal selama ini mengelola hingga sebelum tanggal tadi tidak ada masalah apapun,” ujar Heni. Apabila memang benar ada pihak BUMD dari Provinsi yang siap untuk mengelola Waduk Darma, tentunya dia ingin adanya kolaborasi, mengingat secara teknis 11 tahun sudah berpengalaman untuk mengelola Waduk Darma. “Ya kita melakukan ticketing itu ada legal standingnya ada SK Bupati terdahulu, dan tidak ada masalah sebelum tanggal 18 – 19 itu. Kita siap berkolaborasi untuk memajukan wisata Waduk Darma Kuningan,” kata Heni. Mengingat omset 1 Miliar dalam 1 tahun, Heni menegaskan bahwa selama ini pihaknya juga telah menjaga asset dari Pemprov tersebut. Karena hasil ticketing itu tentu juga untuk uang keamanan, uang kebersihan dan lainnya. “Tidak mudah mengelola, tapi kita terus berusaha agar Waduk Darma aman, indah dan bersih,” ungkap Heni. (Ali)

PDAU Kuningan Dibekukan, Pengelolaan Waduk Darma Tunggu SK Gubernur

BacaJuga :

Baca Juga