KAB. CIREBON, (FC).- Sebanyak tujuh posisi jabatan tinggi pratama di lingkungan pemerintah kabupaten Cirebon mengalami kekosongan.
Ketujuh jabatan tinggi pratama yang mengalami kekosongan itu adalah Dinas Kesehatan, RSUD Waled, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Kemudian, Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Hilmy Rivai mengatakan, pelaksanaan seleksi terbuka atau open bidding pada posisi jabatan tinggi pratama di lingkungan pemerintah kabupaten Cirebon masih dalam proses.
“Pelaksanaan open bidding sedang on prosses. Kita sedang berkirim surat ke KASN, kemudian ke Kemendagri dan ke Pemprov Jabar,” kata Hilmi, Minggu (24/10).
Mantan Asda Bidang Pemerintahan dan Kesra melanjutkan, jika sudah ada jawaban dari KASN dan lainnya, baru nanti pelaksanaan seleksi terbuka atau open bidding itu dibuka.
“Target open bidding, kita inginnya awal November ini sudah di buka. Karena teknis surat persuratan 7-14 hari, mudah-mudahan tidak meleset,” jelas Hilmy.
Saat ditanya, mengapa jabatan kepala Disdukcapil ikut dalam daftar pelelangan, Hilmy menjelaskan, karena jabatan kepala Disdukcapil bulan Desember yang akan datang mengalami purna tugas atau pensiun.
Bahkan, lanjut dia, info yang berkembang pada akhir bulan Oktober ini SK dosennya Ade (Kadisdukcapil,-red) sudah keluar dari Kemendiknas.
“Kalaupun sampai Desember, paling tidak kita menunggu pelantikan nya ya setelah Pak Ade benar-benar pensiun,” kata Hilmy.
Sementara, penunjukan pelaksana tugas (Plt) pada dua kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengalami rotasi kemarin kapan? Hilmy menjelaskan, saat ini sama masih dalam proses yaitu tiggal tandatangan Bupati Cirebon.
“Kemarin Pak Sekda tugas ke luar kota, jadi belum di paraf, mudah-mudahan (Jumat kemarin,-red) sudah ya, agar secepatnya ditandatangani Pak Bupati. Karena kalau tidak segera maka akan sedikit menghambat,” tandas Hilmy. (Ghofar)
Discussion about this post