KOTA CIREBON, (FC).- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sebagai bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 digelar di Gedung Negara Cirebon, Rabu (7/5/2025).
Mengangkat tema “Menyongsong Jawa Barat Istimewa: Percepatan Transformasi Layanan Dasar”, Musrenbang kali ini menekankan pentingnya pembangunan yang merata antara wilayah desa (lembur) dan kota, sejalan dengan visi “Lembur Diurus, Kota Ditata”.
Sebagai tuan rumah, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta, sembari menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam merancang masa depan Jawa Barat.
“Forum ini bukan sekadar menyusun prioritas pembangunan. Ini adalah ruang untuk menyatukan langkah, menyelaraskan visi, dan memperkuat sinergi antara daerah,” ungkap Wali Kota.
Dalam Musrenbang tersebut, Pemerintah Kota Cirebon menyoroti empat isu strategis yang dinilai penting untuk mendapatkan perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pertama, terkait pengelolaan wilayah pesisir. Cirebon sebagai kota pesisir menghadapi tantangan kompleks, dari abrasi pantai hingga persoalan pengendalian ruang dan ekosistem laut.
Wali Kota menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah provinsi dalam menata kawasan pesisir secara berkelanjutan, tidak hanya untuk mendukung potensi ekonomi dan pariwisata, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan ekologis.
Kedua, perlintasan sebidang kereta api. Dengan 11 titik perlintasan dan lebih dari 170 perjalanan kereta setiap hari, Cirebon menjadi salah satu kota dengan tingkat kepadatan rel yang tinggi. Hal ini memicu kemacetan serta risiko kecelakaan yang tinggi.
“Ini bukan hanya persoalan lokal. Kami butuh keterlibatan provinsi sebagai penghubung dengan kementerian dan pihak terkait, demi solusi jangka panjang,” jelas Wali Kota.
Ketiga, normalisasi sungai di kawasan permukiman. Seperti yang diketahui, banjir masih menjadi ancaman nyata bagi warga Cirebon, khususnya yang bermukim di dekat aliran sungai. Pemerintah Kota telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan dan berharap ada sinergi program antara kota, provinsi, dan lembaga lain untuk mempercepat proses normalisasi secara menyeluruh.
Keempat, peningkatan infrastruktur jalan. Sebagai bagian dari pelayanan dasar, peningkatan kualitas jalan menjadi perhatian utama Pemkot Cirebon.
“Kami sudah mulai melakukan perbaikan, tapi mobilitas ekonomi yang semakin dinamis menuntut kualitas infrastruktur yang lebih baik. Kami berharap dukungan provinsi, baik teknis maupun penganggaran lintas wilayah,” tambah Wali Kota.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya membangun Jawa Barat yang “Gemah Ripah Repeh Rapih”, yakni subur, makmur, tenteram, dan tertata.
Menurutnya, keterlibatan semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah kota/kabupaten, sangat krusial dalam memperkuat konektivitas antara pusat dan daerah.
Proses penyusunan RPJMD 2025–2029, lanjut Gubernur, akan mengikuti tahapan Gerbang Pancaniti yang terdiri dari Niti Harti (memahami makna), Niti Surti (menelaah kondisi), Niti Bukti (melihat data), Niti Bakti (melaksanakan), dan Niti Sajati (memaknai secara utuh).
“Ini menjadi dasar dalam memastikan arah pembangunan tetap berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Kota Cirebon menyambut baik semangat kolaborasi yang dibawa dalam forum ini, dan siap terlibat aktif dalam menyukseskan pembangunan Jawa Barat yang lebih inklusif, terarah dan berkelanjutan. (Agus)
Discussion about this post