KAB. CIREBON, (FC).- Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Desa Cilengkrang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, Selasa (11/7).
Dalam kunjungan kerjanya, Ketua Komisi I, Abdul Rohman (Fraksi PDI Perjuangan) bersama para anggotanya, yaitu Diah Irwany Indriyati (Fraksi Golkar), Nurkholis (Fraksi PKS), Pandi (Fraksi PKB), R. Hasan Basori (Fraksi PKB), Amenah (Fraksi PDIP), Sofwan (Fraksi Gerindra), Suryanti (Nasdem), Junaedi (F-PKS), Tarseni (F.P. Demokrat) dan Yayat Hidayat (F. Golkar).
Hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Imam Ustadi dan Camat Pasaleman.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Abdul Rohman mengatakan, Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.
Perangkat indikator dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa Maju dan Mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan.
Aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.
“Kami menerima hasil penilaian dari DPMD yang dilakukan oleh pendamping desa, dimana Desa Cilengkrang masuk dalam kategori Desa Mandiri,” kata Abdul Rohman.
Menurutnya, kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan.
“Sebelumnya juga kami sudah mengunjungi desa Panongan, desa Cilengkrang lebih unggul dalam Indeks Komposit Lingkungan (IKL), namun dalam penilaian Indeks Komposit Ekonomi (IKE) lebih rendah, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan” ujarnya.
Sementara itu, Kuwu Cilengkrang, Joni Sapjonika menuturkan, dalam konteks IDM, tentunya ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
“IDM itu kan mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial,” tuturnya.
Dalam menjalankan penyelenggaraan Desa Mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ditegaskannya kebersamaan adalah modal sosial yang sangat diperlukan untuk efektivitas pemberdayaan masyarakat.
“Kegagalan program pemberdayaan bisa terjadi karena kurang sinergi dan koordinasi antar-pemangku kepentingan yang terlibat langsung ataupun tidak langsung,” tegasnya.
Untuk itu, menurutnya soliditas semua pihak untuk berkontribusi pada program pemberdayaan masyarakat desa kunci keberhasilan program tersebut. Soliditas dan sinergi merupakan dua hal penting bagi keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kapasitas masyarakat.
“Program IDM adalah tanggungjawab bersama, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun desa, kami butuh dukungan untuk mewujudkan kemandirian desa,” pungkasnya. (Harun)
Discussion about this post