KAB. CIREBON, (FC).- Beberapa wilayah di Kabuapten Cirebon kerap dilanda banjir saat musim hujan tiba, salah satunya adalah Desa Bayalangu, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Mereka pun meminta agar pemerintah menangani masalah tersebut secara serius agar banjir tidak melanda wilayah tersebut.
Hal itu terungkap saat masyarakat setempat didatangi Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Fraksi PKB, Hj Hanifah dalam melakukan reses, belum lama ini. Mereka menyampaikan banyak aspirasi, terutama penanganan masalah banjir.
Hal itu seperti disampaikan Ketua Kelompok Tani desa setempat, Titin. Ia menjelaskan, Bayalangu adalah desa langganan banjir, terutama jika intensitas curah hujan tinggi dengan durasi lama. Maka hantaran banjir dari Sungai Kreteg Bengkung, Sungai Sigranala akan meluapkan airnya di desa-desa yang ada di Kecamatan Gegesik.
“Terutama Desa Bayalangu dengan ketinggian mencapai 1 meter,” katanya.
Dampak dari banjir ini, kata dia, tentu saja sangat banyak. Bukan saja rumah dan segala isinya pada kotor dan rusak, tetapi krisis kesehatan, krisis pangan, gagal panen, gagal tandur dan lainnya. Sampai hari ini pemerintah tidak pernah dengan serius melakukan pembangunan infrastruktur untuk penanggulangan banjir.
“Mohon Ibu Dewan (Hj. Hanifah, Red) agar bisa mengkomunikasikannya dengan para petinggi pemerintah agar bisa dibuatkan embung untuk menampung air,” katanya.
Titin pun meminta agar dibuatkan tanggul-tanggul sungai juga untuk menahan limpasan air, serta merutinkan normalisasi sungai agar sedimentasinya bisa terangkat.
Warga Desa Bayalangu lainnya, Rosandi menjelaskan, masyarakat di desanya mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh tani. Untuk pertumbuhan tanaman padi dan lainnya, masyarakat memerlukan pupuk. Walaupun kartu tani sudah dimiliki, seringkali pupuk itu tidak bisa didapatkan.
“Mohon kiranya Ibu Dewan bisa menyampaikan aspirasi para petani agar masalah pupuk jangan dipersulit,” katanya.
Menanggapi hal itu, Hj. Hanifah mengaku akan segera menindaklanjuti dengan membawa persoalan tersebut ke gedung DPRD Kabupaten Cirebon.
“Dan akan kami bawa di setiap kesempatan kami melakukan rapat kerja bersama dinas terkait. Sehingga persoalan itu, bisa dieksekusi,” ujar Hanifah. (Suhanan)