KOTA CIREBON, (FC).- Walikota Cirebon Nashrudin Azis menginisiasi pertemuan, antara pihak PRA Luqman Zulkaedin dengan Sultan Aloeda II atau Pangeran Rahardjo Djali. Dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, sejumlah SKPD dan unsur Forkompinda lainnya.
Pertemuan yang digelar di Ruang Kanigaran Balaikota Cirebon, Kamis siang (24/11) ini untuk mediasi, perihal konflik di Keraton Kasepuhan yang telah berlarut-larut, antar kedua pihak tersebut.
Namun, mediasi ini sepertinya tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Pasalnya, ada satu pihak yang tidak hadir, yakni PRA Luqman Zulkaedin. Padahal kehadirannya sangat penting guna mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di Keraton Kasepuhan.
Hal ini membuat ketidakpuasan dari pihak Pangeran Rahardjo Djali, sehingga memutuskan untuk melakukan walk out dari pertemuan mediasi tersebut.
Rahardjo mengaktakan, undangan mediasi ini ditujukan pada Luqman. Tapi yang bersangkutan sendiri tidak hadir, jadi mau memediasikan apa.
“Kami memutuskan walk out, karena Luqman yang diundang untuk mediasi tidak hadir, dan mediasi tadi tidak ada hasilnya,” ungkap Rahardjo.
Menurut Rahardjo, perwakilan yang hadir dari pihak Luqkman tidak memiliki kuasa untuk bicara dalam pertemuan tersebut. “Percuma saja, jadi kami wal kout,” tambah Rahardjo.
Terkait penggembokan Keraton Kasepuhan, Rahardjo mengaku tetap akan melakukannya. Namun waktunya belum dipastikan, karena menghargai upaya Pemkot Cirebon untuk melakukan mediasi.
Rahardjo yang mewakili trah Sultan Sepuh XI ini menyarankan, agar Pimpinan Daerah Kota Cirebon kembali mempelajari sejarah, terkait Keraton Kasepuhan. Dengan menggunakan data dan fakta yang lagalitas hukumnya diaukui oleh negara.
“Jadi kami meminta kepada pimpinan daerah untuk kembali mempelajari sejarah yang ada, dan kemudian mengambil sikap atas apa yang terjadi di Keraton Kasepuhan berdasarkan fakta-fakta yang ada, fakta sejarah, fakta silsilah dan fakta hukum,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Walikota Cirebon Nashrudin Azis mengatakan, pihaknya akan terus berupaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Keraton Kasepuhan.
“Kami Pemkot Cirebon bersama Forkopimda terus berupaya agar konflik di Keraton Kasepuhan ini cepat selesai. Tapi tadi mediasi deadlock karena PRA Luqman tidak hadir,” katanya.
Terkait adanya rencana penggembokan atau penutupan paksa Keraton Kasepuhan oleh Sultan Aloeda 2 Rahardjo Djali, Walikota berharap hal tersebut tidak dilakukan.
“Saya berharap, untuk tidak dilakukan penggembokan, supaya fungsi Keraton Kasepuhan sebagai salah satu wisata budaya religi itu masih bisa berjalan gitu. Nah, kalau ada persoalan, ya harus terus kita selesaikanlah,”ujarnya.
Azis menegaskan, Pemkot Cirebon tidak ada rencana untuk mengambil alih pengelolaan Keraton Kasepuhan selama terjadinya konflik intern keluarga keraton.
“Belum, belum terpikirkan ke sana ya. Walaupun ada usulan Keraton Kasepuhan diambil alih oleh Pemkot. Intinya Pemkot Cirebon tidak ingin masuk terlalu dalam konflik internal di Keraton Kasepuhan,” tegasnya.
Azis memastikan, Pemkot Cirebon akan mengundang ulang kedua belah pihak dalam agenda pertemuan yang lain. “Kita akan undang lagi dua pihak tersebut untuk pertemuan berikutnya,” tutup Azis. (Agus)
Discussion about this post