KAB. CIREBON, (FC).– Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arjawinangun, selama ini dinilai buruk. Banyaknya keluhan masyarakat menjadikan pelayanan di RSUD ini menjadi sorotan. Jika tetap dibiarkan, tak menutup kemungkinan bakal bangkrut.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daeeah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan. Menurut dia, pihaknya prihatin terhadap kualitas pelayanan di RSUD Arjawinangun yang dinilai tidak ada perbaikan. Dengan pelayanan rumah sakit milik Pemkab Cirebon tersebut yang tidak maksimal, menyebabkan penurunan drastis dalam kunjungan pasien.
“Jika kondisi ini dibiarkan tanpa perbaikan, RSUD Arjawinangun terancam bangkrut. Selama ini banyak keluhan dari pengunjung rumah sakit terkait pelayanan yang buruk,” ujar Aan, belum lama ini.
Padahal, menurutnya, setiap rapat komisi dengan pihak rumah sakit, Komisi IV selalu mengingatkan pentingnya memaksimalkan pelayanan. Namun, sampai saat ini, terbukti manajemen rumah sakit belum mampu memperbaiki pelayanan.
Aan mencontohkan buruknya pelayanan yang dialami oleh seorang pasien yang harus menjalani operasi dengan bius total. Setelah operasi, pasien langsung ditempatkan di ruang perawatan meskipun belum sadar.
“Ini sangat berbahaya dan kami tidak tahu prosedurnya seperti apa. Banyak juga pasien dan keluarganya mengeluh tentang pelayanan yang tidak humanis. Pelayanan yang baik dan ramah harusnya diberikan sejak awal,” ungkap Aan.
Kekecewaan Aan semakin mendalam karena meskipun RSUD Arjawinangun telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), manajemen rumah sakit masih belum berbenah.
“Jika pelayanan sudah baik, kunjungan pasien akan meningkat, pendapatan rumah sakit akan bertambah, dan kesejahteraan dokter serta pegawai juga akan ikut terdongkrak,” jelasnya.
Aan juga mengungkapkan kabar bahwa banyak dokter yang ingin mundur karena insentif yang kurang akibat menurunnya jumlah pasien.
“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon tahun ini menyuntikkan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk rumah sakit ini. Tapi mana timbal baliknya terkait pelayanan untuk masyarakat?” tanya Aan.
Anggaran sebesar Rp 15 miliar tersebut dialokasikan untuk dua kegiatan. Yakni untuk penambahan lahan senilai Rp 10 miliar dan bantuan alat-alat kesehatan (Alkes) sebesar Rp 5 miliar. Namun, Aan mempertanyakan manfaat penambahan lahan ketika jumlah kunjungan pasien justru menurun.
“Jangan sampai anggaran yang diberikan sia-sia. Kunjungan pasien menurun, sedangkan lahan diperluas. Ini untuk apa sebenarnya?” tegas Aan.
Ia juga meminta Pemkab Cirebon segera merombak total manajemen RSUD Arjawinangun, karena selama ini penempatan pegawai di rumah sakit ini tidak sesuai dengan keilmuannya.
“Yang bisa memperbaiki manajemen adalah orang yang mengerti manajemen rumah sakit. Namun saat ini, orang di luar basic keilmuan dengan mudah bisa masuk menjadi pegawai RSUD Arjawinangun,” jelasnya. (Suhanan)
Discussion about this post