KOTA CIREBON, (FC).- Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon Handarujati Kalamullah akan memanggil kembali Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) terkait serapan anggaran.
Pemanggilan ini untuk sinkronisasi kedua perangkat daerah terkait serapan anggaran di DPUTR Kota Cirebon yang masih minim. Pada rapat sebelumnya serapan anggaran DPUTR baru menyentuh 23 persen.
“Kami akan undang lagi dan duduk bersama, kenapa serapan anggaran masih minim sementara sekarang sudah bulan Oktober,” tegas pria yang akrab disapa Andru inii kepada wartawan, Selasa (22/10).
Andru tidak ingin akibat kedua lembaga tidak sinkron berpengaruh terhadap pembangunan yang sudah direncanakan. Sementara masyarakat menunggu realiasi pembangunan di Kota Cirebon.
“Sudah disurvei kemudian belum jelas kapan dibangunnya, ini jadi tanda tanya masyarakat terhadap kinerja Pemkot Cirebon,” ungkapnya.
Dia juga khawatir proyek besar yang seharusnya sudah tayang, namun terhambat dengan hal tersebut. Mengingat saat ini sudah bulan Oktober atau mendekati akhir tahun. Jangan sampai pembangunan yang sudah dianggarkan tidak terserap.
“Kalau untuk yang lelang itu akhir Oktober masih bisa dikerjakan, tapi kalau sampai November, terus kapan pengerjaannya,” ungkapnya.
Serapan anggaran yang masih minim juga berpengaruh terhadap kinerja DPRD Kota Cirebon. Sebab DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon dalam waktu dekat akan membahas anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Perubahan 2024 hasil evaluasi gubernur.
“Kami harusnya sudah membahas APBD Perubahan, bukan lagi membahas APBD Murni. Ini kenapa harus mundur lagi,” tandasnya. (Agus)