KAB. CIREBON, (FC).- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengapresiasi pemerintah Kabupaten Cirebon dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) atas inovasi-inovasinya terkait program Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Terutama inovasi di tingkat desa, walaupun aturan atau produk hukumnya belum ada, tetapi di tingkat desa yang ada di Kabupaten Cirebon ini sudah sangat kuat untuk bekerjasama, terutama antara Motekar dengan UPTD PPA-nya.
“Yang menonjol di Kabupaten Cirebon itu di tingkat lapangannya. Dan kami ingin mendorong unit-unit partisipasi di tingkat lapangan lainnya. Masih tetap bisa dibina oleh Pemda walaupun nanti berdiri UPTD PPA,” kata Sekretaris Kementerian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu saat melakukan monitoring sekaligus kunjungan kerja ke wilayah Kabupaten Cirebon, Selasa (22/11).
Ia menyebut untuk usaha ekonomi perempuan, pihaknya banyak mendapatkan keluhan terkait pemasaran produk yang mereka buat, bahkan masalah packing juga masih menjadi kendala.
“Kalau di tingkat pusat kami sudah bekerjasama dengan Kemenkop UKM dan BUMN serta lembaga lainnya, sehingga terkiat pemasaran maupun lainnya bisa terbantu, nanti kita akan terapkan juga di Kabupaten Cirebon,” kata Budi.
Sementara, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Hj Eni Suhaeni mengatakan kedatangan rombongan dari Kementrian PPPA untuk melakukan monitoring pasca kegiatan pelatihan kepada para perempuan di wilayahnya.
Menurutnya hasil dari pelatihan tersebut ditindaklanjuti hasilnya seperti apa dari tingkat kecamatan hingga desa.
“Makanya kita datang ke UPT Kecamatan Palimanan karena SDM-nya terlatih dan selalu ikut dalam benerapa pelatihan. Jangan sampai habis pelatihan selesai begitu saja tidak ada tindaklanjut. Ternyata tindaklanjutnya sesuai dengan apa yang didapat dalam pelatihan. Mereka pun mendapatkan apresiasi oleh Kementrian PPPA,” kata Eni.
Ia pun menjelaskan kalau Kabupaten Cirebon menjadi pilot project desa ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA) se-Indonesia. Bahkan hanya ada enam Kabupaten yang menjadi pilot project tersebut.
“Se-Indonesia ada enam Kabupaten yang masuk, Kabupaten Cirebon salah satunya. Yakni ada di Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon dan Desa Babakan Gebang Kecamatan Babakan,” kata Eni.
Eni mengungkapkan, dari beberapa desa yang masuk program secara nasional tersebut, harus ada beberapa indikator yang memang harus tercapai, agar menjadi desa ramah perempuan dan peduli anak.
“Ada 10 indikator yang memang harus ada dan desa di Kabupaten Cirebon yang terpilih sudah ada pelatihan-pelatihan, sehingga harus ditindaklanjuti. Dari 10 indikator itu diantaranya tidak boleh ada kekerasan perempuan dan anak, tidak boleh ada perkawinan anak, tidak boleh ada pekerja anak di bawah umur 18 tahun. Kemudian kelembagaan, apakah perempuan sudah masuk dalam lembaga di desanya. Di desa itu keterlibatan perempuan dan kelembagaan sudah dilaksanakan bahkan Pemdesnya juga sudah menganggarkan,” pungkas Eni. (Ghofar)
Discussion about this post