KAB. CIREBON, (FC), – Paska bencana banjir melanda wilayah Timur Kabupaten Cirebon, Kementrian Sosial RI bersama anggota Komisi 8 DPR RI langsung menurunkan bantuan yang dipusatkan di Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, Sabtu (25/1).
Bantuan disalurkan secara stimulan kepada para Kuwu yang wilayahnya terdampak banjir.
Anggota Komisi 8 DPR RI, Selly Andriyany Gantina dalam kesempatan tersebut menyampaikan, mendapati informasi adanya bencana banjir di wilayah Timur Kabupaten Cirebon, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kemensos RI dan langsung menyambut dengan menyiapkan bantuan penanganan darurat untuk para korban banjir, berupa Makanan Siap Saji sebanyak 1.000 Paket.
Kemudian Lauk Pauk Siap Saji sebanyak: 800 Paket, Kasur sebanyak150 Lembar, Selimut sebanyak150 Lembar, Kids Ware sebanyak 200 Paket, Family Kit sebanyak 150 Paket, dan Tenda Gulung sebanyak 50 Lembar dengan nilai total bantuan sekitar Rp.362.549.500.
Bantuan dikirim dari Gudang Pusat Bekasi pada hari Jum’at (24/1).
Barang bantuan ini sifatnya bantuan penanganan darurat dan dipergunakan untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon, apalagi banjir kemarin banyak desa yang terdampak.
“Kami akan terus melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana, apalagi ini bencana hidrometologi yang bukan hanya terjadi di Jawa Barat tetapi hampir seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Lanjut disampaikan Selly, banjir yang melanda di wilayah timur Kabupaten Cirebon, rata-rata disebabkan karena luapan sungai, dimana hampir semua alasannya sama karena sedimentasi sungai.
Menurutnya, bencana banjir ini bukan kejadian yang satu kali dua kali, tapi sudah berulang kali.
Kemudian pelibatan pemerintah pusat terutama BBWS, terutama sungai-sungai yang sudah sangat dangkal harus ada pengurukan dan siapa bertanggung jawab apa, kalau daerahnya dangkal kemudian terjadi kiriman banjir dari hulu maka pasti air tidak akan mengalir ke hilir.
“nah tentu ini menjadi PR untuk pemerintah Kabupaten Cirebon karena yang akan terdampak adalah rakyat Kabupaten Cirebon
Saya berharap nanti akan dibuat semacam gerakan bersama antara pemerintah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon termasuk Kabupaten Kuningan untuk sama-sama membuat solusi-solusi terbaik dari jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, ” ungkapnya.
Selly juga menyampaikan, pemerintah Kabupaten Cirebon juga harus dibuat grand design, sungai-sungai mana saja yang menjadi kewenangan pemerintah pusat pemerintah provinsi dan daerah yang harus segera mungkin dilakukan normalisasi atau pengerukan, memang sudah ada upaya seperti perbaikan terutama di wilayah Cirebon Timur minimal sudah tidak lagi menjadi langganan banjir meskipun masih ada beberapa tapi tidak sebesar beberapa tahun yang lampau.
“Tentu ini menjadi PR untuk pemerintah Kabupaten agar lobi-lobi Intens yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten kepada tingkat provinsi dan pusat itu harus sering mungkin agar kepercayaan dari pemerintah pusat dan provinsi tumbuh kembali agar pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cirebon bisa berjalan, “harapnya.
Ditambahkan Selly, diluar itu Dinsos Kabupaten Cirebon, harus punya solusi untuk antisipasi bencana dengan membentuk lumbung sosial menggunakan anggaran Kabupaten Cirebon juga
anggaran desa yang bersifat darurat bencana, agar pada saat terjadi bencana yang tidak diinginkan minimal pada saat melakukan evakuasi warga tidak terlantar.
Hal itu yang harus diantisipasi karena tidak mungkin ketika ada bencana selalu mengandalkan Pemerintah Kabupaten atau pemerintah pusat untuk bisa mengevakuasi warganya yang memang harus segera di lakukan evakuasi, itu mungkin yang pertama kali harus dilakukan secara komprehensif.
“BPBD juga harus melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat terutama yang ada di daerah pesisir karena selama ini mungkin sosialisasinya juga masih bersifat sporadis jadi belum semua orang tahu mengenai instrumen-instrumen early warning yang memang sebetulnya bisa diketahui secara mudah melalui media digital,” harapnya. (Nawawi)
Discussion about this post