KAB. CIREBON, (FC).- Prevalensi stunting di Kabupaten Cirebon masih di angka 22,9 persen. Pemkab Cirebon menargetkan penurunan prevalensi stunting di angka 14 persen dan zero stunting di tahun 2025 mendatang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai mengatakan, dalam diseminasi audit kasus stunting semester II ini pihaknya memberikan arahan kepada ketua tim audit kasus stunting, dinas kesehatan dan semua pihak yang terkait di semua tingkatan, termasuk tim pendamping keluarga, pihak kecamatan hingga pihak desa, untuk menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Cirebon.
Ia mengatakan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak (DPPKBP3A) merupakan ketua tim audit kasus stunting berkomitmen untuk menurunkan stunting. Audit ini dilakukan untuk mengetahui penyebabnya. Dimana, lokus kegiatan audit tersebut di Desa Cangkring, Kecamatan Plered.
“Kita audit penyebabnya, terutama supaya tidak ada stunting baru. Pendataannya diawali dari data pernikahan, ibu hamil, dipantau gizinya, asupannya dan sebagainya. Bagi yang sudah stunting kita intervensi,” kata Hilmi Selasa (22/10).
Menurut Hilmi, komitmen penurunan stunting ini terus diperkuat oleh DPPKBP3A dan Dinkes dengan upaya yang terus dilakukan. Pasalnya, diakui Hilmi, angka stunting di Kabupaten Cirebon masih tersebar di semua kecamatan.
” Tiap kecamatan hampir semua ada stunting. Tahun 2025 target kita zero stunting dan penurunan prevalensi di 14 persen,” kata Hilmi.
Ia menyampaikan, kendala yang dihadapi dalam penurunan stunting di Kabupaten Cirebon akibat frekuensi yang belum sama antara keinginan pemerintah pusat dan daerah. Karenanya, ia juga akan membangun habit care di masyarakat, khususnya di setiap rumah tangga. Hal itu karena penurunan stunting bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja, tapi masyarakat dalam hal ini setiap keluarga harus care terhadap kesehatan.
“Di program 5 skala prioritas pemerintah kan salah satunya membangun komunikasi dari tingkat keluarga, RT, RW. Karena ini akan membentuk habit care,” paparnya.
Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Hj Eni Suhaeni mengatakan, audit stunting di Desa Cangkring melibatkan tenaga ahli dari mulai dokter anak, ahli gizi hingga psikolog untuk mencari penyebab stunting.
Ia mengatakan, Desa Cangkring dipilih sebagai lokus audit stunting lantaran jumlah keluarga berisiko stunting (KRS) di desa tersebut masih tinggi.
“KRS itu bukan stunting. Jadi kita lakukan agar KRS di Desa Cangkring tidak sampai jatuh ke stunting,” ujar Eni.
Ia mengatakan, tim audit dari tenaga ahli tersebut akan menilai kondisi lingkungan dari mulai air bersih, jamban, hingga perilaku hidup bersih dan sehat KRS di desa tersebut.
“Diseminasi audit kasus stunting sudah dilakukan di Desa Cangkring lalu dibawa ke kabupaten,” terangnya.
Karena itu, kata Eni, Sekda turun memberi arahan kepada semua pihak terkait termasuk tim pendamping keluarga, supaya setelah diketahui dan berhasil. Kemudian bisa diketuktularkan ke desa-desa yang lain. (Ghofar)