MAJALENGKA, (FC).- Bupati Majalengka, H. Karna Sobahi, menegaskan bakal melaporkan sendiri dugaan penyelewengan program Padat Karya Tunai (PKT) yang dilaksanakan di seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Majalengka. Pasalnya, program tersebut didesain secara langsung olehnya untuk menggerakkan seluruh elemen masyarakat, mewujudkan gotong royong, dan kebersamaan.
Dari itu pihaknya meminta pelaksanaan programnya harus jelas, pekerjaannya harus ada, dan masyarakat di tiap desa maupun kelurahan yang mendapatkan PKT harus terlibat.
“Jika ada kekeliruan dalam pelaksanaan PKT ini, maka saya menjadi orang pertama yang melaporkannya ke polisi,” kata Karna Sobahi saat ditemui usai Rembuk Kelurahan PKT di Kantor Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, Kamis (2/11).
Ia mengatakan, pengawasan dalam program PKT juga dimaksimalkan, karena kepala daerah langsung yang turun tangan dan bergerak untuk memonitor di lapangan. Pihaknya mengingatkan para kepala desa dan lurah di Kabupaten Majalengka untuk melaksanakan sebaik mungkin program yang bertujuan memeratakan pembangunan masyarakat tersebut.
“Anggarannya pun diserahkan langsung ke kepala desa dan lurah, kemudian masyarakat yang kerja, mendapat upah, serta mendapatkan hasil pembangunan juga,” ujar Karna Sobahi.
Bupati Karna menyampaikan, Pemkab Majalengka juga bakal mengumpulkan seluruh kepala desa dan lurah saat program PKT rampung untuk mempresentasikan proses hingga hasilnya. Bahkan, ia meminta presentasi tersebut turut menampilkan dokumentasi baik foto maupun video proses pengerjaan program itu di setiap desa dan kelurahan.
Program tersebut dilaksanakan di 330 desa dan 13 kelurahan se-Kabupaten Majalengka, serta total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 69 miliar.
“Setiap desa dan kelurahan akan mendapatkan anggaran Rp 200 juta pembangunan jalan desa, saluran drainase atau irigasi sawah, sarana olahraga, dan lainnya,” kata Karna Sobahi. (Munadi)
Discussion about this post