KUNINGAN, (FC).- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan melakukan aksi di depan Gedung DPRD Kuningan, Selasa (30/8) sore.
Aksi dari organisasi ekstra kampus tersebut menyerukan penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak
(BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL). Ketum HMI Cabang Kuningan Toto Sunarto menyampaikan bahwa HMI adalah bagian dari masyarakat sipil yang memiliki peran untuk melakukan control dan pengawasan tiap kebijakan pemerintah, untuk memastikan keberpihakan dari tiap kebijakan pemerintah terhadap rakyat.
Akhir-akhir ini, lanjut Toto, Indonesia sedang menghadapai pelbagai persoalan bangsa dan bernegara yang kompleks, setelah Pandemi Covid -19 yang memporak-porandakan perekonomian nasional berlalu, kini muncul perang antara ukraina dan rusia. Konteks global itu berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional, terutama disektor energi.
“Harga minyak mentah dunia hingga ditas 100 USD per barel berimplikasi oada membengkaknya beban subsidi BBM yang harus ditanggung negara dengan menggunakan APBN, yang pada tahun 2022 berjumlah 502 Triliun,” jelas Toto.
Angka subsidi tersebut, masih Toto, bahkan bisa mencapai 698 Triliun jika kuota BBM Subsidi yang ditetapkan sebanyak 23,05 Juta Liter untuk Pertalite, dan 15,1 Juta liter untuk solar akhirnya jebol.
Sedangkan pemerintah masih memberlakukan subsidi kepada tiga jeinis BBM yaitu pertalie, solar subsidi dan Pertamax.
Subsidi yang besar tersebut, dikatakan Toto membebani postur APBN sehingga pemerintah Indonesia berencana mengurangi beban tersebut dengan menaikan harga BBM bersubsidi. Kenaikan BBM itu tentu memiliki Multiplier Effect seperti inflasi yang tinggi, turunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan.
“Sementara sisi lain terdapat persoalan yang selalu terjadi tiap tahun, yait penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran, dimana orang mampu lebih banyak menikmati BBM bersubsidi ketimbang orang tidak mampu. Setidaknya 60 persen konsumen yang menggunakan BBM subsidi adalah kelompok menengah keatas dengan memanfaatan BBM subsidi mencapai 80 persen dari total konsumsi BBM subsidi. Padahal BBM subsidi tersebut diperuntukan untuk kelompok masyarakat tidak mampu yang menurut BPS berjumlah 26.16 Juta jiwa,” jelas Toto.
Persoalan energi yang lain, masih Toto, adalah tarif dasar listrik untuk 5 golongan pelanggan non subsidi yaitu R2 dan R3 daya 3.500 VA keatas serta golingan pemerintah P1, P2 dan P3 sejak 1 juli 2022.
Kenaikan TDL merupakan imbas kekurangan pasokan batubara dalam negeri di sector ketenegalistikan.
Meskipun kenaikan TDL terjadi pada pelanggan kelas menengah keatas dan sector industry, kebijakan itu juga memiliki pengaruh terhadap laku inflasi walaupun terbatas.
Ditengah kompleksitas persoalan BBM dan kenaikan TDL tersebut, persoalan lain yang dihadapi Indonesia adalah adanya mafia dan sector minyak dan gas serta tambang. Keberadaan mafia tersebut memperpanjang persoalan energi di Indonesia sehingga sulit untuk mewujudkan swasembada energi di Indonesia.
“Olah karena itu merespon persoalan kenaikan BBM subsidi dan TDL serta mafia Migas maka kami menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan
kondisi ekenomi rakyat terutama masyarakat kelas menengah bawah dan pelaku UMKM yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan pandemic Covid -19,” ujar Toto.
Kemudian, lanjut Toto, meminta pemerintah mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik dan mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sector Migas dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.
“Kami juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk memperbaiki dan memperkuat kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, kemudian membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu, dan mengalokasikan pendapatan yang besar dari kenaikan harga komoditas SDA di pasar global, seperti batubara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik,” ungkap Toto.
Selain itu, juga meminta realokasi anggaran belanja yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM dan mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan yang ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka Panjang. (Ali)
Discussion about this post