KOTA CIREBON, (FC).- Setelah masuk dalam PPKM Level 2 beberapa waktu lalu, Pemkot Cirebon, melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, melakukan uji petik (random sampling), terhadap siswa yang telah melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas selamaa kurang lebih dua bulan.
Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Cirebon Agus Mulyadi menyampaikan, pada uji petik tersebut diketahui lima orang pelajar terkonfirmasi Covid-19.
Bila digabungkan dengan uji petik minggu kemarin yang terkonfirmasi 1 pelajar, berarti ada 6 orang pelajar yang terkonfirmasi Covid-19.
Namun demikian, lanjut pria yang akrab disapa Gusmul ini, PTM Terbatas masih tetap bisa dilaksanakan.
“Hasil pemeriksaan Cycle Threshold (CT Value) pelajar tersebut di angka 34. Oleh sebab itu tidak menularkan ke keluarga meski kontak erat. Artinya kadar virus rendah jadi tidak menularkan ke yang lain,” jelasnya usai menhadiri pindah kantor Dewan Pendidikan Kota Cirebon, Selasa (2/11).
Gusmul yang masih menjabat Sekda Kota Cirebon ini menuturkan, enam pelajar yang terkonfirmasi positif berasal dari SMP, Madrasah dan Pondok Pesantren.
Untuk itu pihaknya mengintruksikan Dinkes dan Disdik agar terus melakukan uji petik, hingga dipastikan tidak ada klaster PTM Terbatas yang sedang berjalan.
Dikatakanya, proses PTM tetap bisa dilaksanakan selama kasus dibawah lima persen. Enam pelajar dari 600 yang di swab tes PCR artinya hanya 1 persen.
Maka PTM masih tetap bisa dilanjutkan, dengan tetap melaksanakan aturan prokes ketat dan kapasitas hanya 50 persen.
Untuk mencegah penularan meluas, Dinas Kesehatan (Dinkes) langsung melakukan Testing, Tracing dan Treatment terhadap siswa tersebut.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon Hediyana Yusuf menilai pelaksanaan PTM Terbatas penerapan protokol kesehatan harus dioptimalkan dengan baik.
“Kita tetapharus hati-hati, jangan sampai lengah. Terutama fungsi semua pihak di masing-masing sekolah memantau penerapan prokes,” jelas Hediyana.
Dalam waktu dekat ini, kata dia, pihaknya bersama Tim DP Kota Cirebon akan melakukan peninjauan bagaimana terapan prokesnya.
“Kalau memang itu yang positif terjadinya di SD dan SMP kita akan melakukan peninjauan. Setelah itu, Bulan Desember kita akan monitoring ke Madrasah,” jelas Ketua Yayasan Mahardika ini.
Dia meminta untuk PTM terbatas ini, tidak perlu diterapkan 100 persen jumlah peserta didiknya, dia lebih setuju penambahan jam pembelajaran.
“Saya lebih setuju penambahan jam pembelajaran dibandingkan dengan jumlah kapasitas. Kalau jumlah siswa tetap. Karena kita lebih memanfaatkan jam pembelajaran oleh guru daripada menambah jumlah siswa,” tandasnya.(Agus)
