KOTA CIREBON, (FC).- Lengsernya Affiati dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon dan digantikan oleh Ruri Tri Lesmana, pasca turunnya SK Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.
Menanggapi hal itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cirebon Eman Sulaeman dengan tegas akan mengamankan SK tersebut. Karena SK itu, merupakan keputusan DPP Gerindra.
Hanya saja, Eman menjelaskan pergantian Ketua DPRD Kota Cirebon ini merupakan pergantian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) bukan pemberhentian.
“Pergantian AKD ini tidak hanya terjadi pada ketua dewan tetapi juga bisa terjadi di fraksi, komisi atau beberapa AKD yang ada di DPRD sesuai PP Mendagri No. 12/2018 tentang Tata Tertib,” jelasnya kepada FC, Rabu di Gedung DPRD Kota Cirebon (25/8).
Eman yang didampingi anggota Fraksi Gerindra, Fitrah Malik dan Hendi Nurhudaya juga menyampaikan, dengan turunnya SK DPP tersebut ini artinya bukan pemberhentian tetapi pergantian AKD.
“Ini harus dipahami dulu bahwa yang terjadi bukan pemberhentian tetapi hanya pergantian AKD saja,” terangnya.
Eman mengaku, sebagai Ketua DPC Gerindra Kota Cirebon dengan keluarnya SK pergantian ketua DPRD ini dirinya harus mengamankan karena SK tersebut.
“Sebagai Ketua DPC Gerindra Kota Cirebon, saya harus manut kepada keputusan DPP Gerindra, apalagi SK tersebut ditandatangi langsung oleh Ketua DPP Gerindra Bapak Prabowo dan Sekjen DPP Gerindra, Ahmad Muzani,” imbuhnya.
Dikatakannya, hingga saat ini DPC Gerindra Kota Cirebon belum menerima alasan pergantian tersebut sehingga pihaknya harus berhati-hati dalam menyampaikan statemen kepada media.
“Saya minta maaf saat banyak media bertanya tentang alasan pergantian ini karena DPP Gerindra sendiri belum memberikan alasan resmi kepada kami. Kalau sudah ada pernyataan resmi dari DPP, Insyaallah kami akan memberitahuakan kepada teman-teman media. Jadi saya tidak mau berspekulasi soal alasan pergantian ini,” jelas Eman.
Sementara, anggota Fraksi Gerindra Fitrah Malik mengatakan, berdasarkan PP No. 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib MD 3 menyebutkan pergantian ketua DPRD itu masuk dalam AKD, bukan pemberhentian atau pergantian sebagai anggota DPRD.
“Ini sama haknya dengan pergantian AKD lainnya, seperti fraksi, komisi, banggar, bamus dan lainnya. Saya berharap, terutama kader Gerindra tidak menanggapi opini terlalu berlebihan,” kata Fitrah.
Hanya saja yang berbeda, tambahnya, pergantian ketua DPRD harus melampirkan SK dari DPP dan keputusan gubernur.
“Keputusan gubernur ini karena ada hak melekat pada ketua DPRD karena yang menyangkut tunjangan, hak protokoler dan lain-lain,” tutupnya. (Agus)
